Usman Hamid: Kekerasan Aparat Akibat Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia

Jakarta - Kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum aparat TNI dan Polri kembali menjadi sorotan publik. 

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyoroti lemahnya penegakan hukum serta budaya kebal hukum sebagai akar permasalahan yang terus berulang.

"Kasus kekerasan oleh anggota TNI dan Polri seringkali disampaikan oleh lembaga advokasi, seperti LBH atau Kontras. Sayangnya, masalah ini terus berulang," ujar Usman Hamid dalam wawancara dengan Trijaya Hot Topik Pagi MNC Trijaya Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya penerapan hukum yang cenderung tebang pilih. 

"Ketika hukum diberlakukan pada aparat, seringkali ada keraguan dan semacam pembiaran. Namun, ketika warga biasa melanggar hukum, prosesnya begitu cepat dan bahkan sampai menghancurkan kehidupan sosial mereka," lanjutnya.

Selain itu, budaya kebal hukum di kalangan aparat juga menjadi sorotan. "Ada kesan bahwa mereka merasa di atas hukum. Budaya ini diperkuat dengan mekanisme kelembagaan yang tidak menghukum secara serius kesalahan yang jelas-jelas dilakukan individu," kata Usman.

Ia juga menyoroti fenomena solidaritas atau jiwa korsa yang keliru. "Jiwa korsa seharusnya membangun soliditas untuk tugas-tugas negara, bukan untuk melindungi pelanggaran. Kasus di Deli Serdang, di mana rombongan anggota TNI menyerang warga sipil, adalah contoh nyata penyalahgunaan semangat korsa," ungkapnya.

Usman juga mengkritik proses peradilan militer yang seringkali tidak memberikan hukuman serius. "Biasanya, setelah tekanan publik, ada sidang militer. Namun, ujung-ujungnya pelaku tetap berdinas, bahkan mendapat promosi," tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum seharusnya tunduk pada peradilan umum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. 

"Sayangnya, pemahaman tentang hal ini seringkali keliru, sehingga banyak kasus yang tidak ditangani secara benar," tambahnya.

Usman juga menyoroti akar kekerasan aparat yang sudah ada sejak masa lalu, terutama pada era Orde Baru, di mana stabilitas politik dan pembangunan sering dijadikan dalih untuk membenarkan tindakan represif. Duri ini terus tumbuh di tubuh negara. Jika tidak dicabut, akan menciptakan kebusukan yang menggerogoti Republik Indonesia," ujarnya dengan tegas.

Ia berharap reformasi dalam tubuh TNI dan Polri dapat segera dilakukan, "Kita butuh evaluasi besar-besaran. Jika tidak, masyarakat akan semakin kecewa dan hilang kepercayaan terhadap institusi ini," tutup Usman. (DDY)