Miliki Tantangan, Negara Terbukti Mampu Laksanakan Program MBG bagi Masyarakat

Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, bahwa program MBG ini telah dilakukan terlebih dahulu di beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan.

Namun, program MBG di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan negara lain,  karena kondisi geografis, keragaman dan strata sosial masyarakatnya.

"Kalau dari segi kebijakan publik negara punya kemampuan untuk menyediakan makan siang gratis. Terbukti bisa dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye Pak Prabowo," ujar Trubus dalam diskusi bertajuk 'Makan Bergizi Gratis & Masa Depan Indonesia Emas, Jakarta,  Rabu (8/1/2025).

Seharusnya, program MBG ini sudah bisa dilaksanakan 10 tahun lalu, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), paling tidak pasca pandemi Covid-19.

"Tapi persoalan di kita ini, selalu persoalan political will atau kemauan politik pemimpin kita. Sering kali pemimpin kita tidak berpikir mengenai Indonesia ke depan, yang ada dalam pikirannya hanya untuk 5 tahun saja," katanya.

Trubus menilai Prabowo memiliki pemikiran berbeda dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya, dimana berpikirnya jauh ke depan hingga 2045.

"Pikiran Pak Prabowo itu sudah sampai 2045, berbeda dengan Presiden-presiden kita sebelumnya. Animo masyarakat dan anak-anak terhadap program MBG ini juga antusias," katanya.

Ia berharap program MBG ini bisa berkelanjutan dan  telah mendapatkan apresiasi masyarakat cukup tinggi. Sehingga diperlukan adanya regulasi tersendiri untuk mengaturnya.

"Pilot projectnya memang kebanyakan anak-anak di sekolah negeri, tapi saya dengar akan diperluaskan ke sekolah swasta, madrasah, ibu hamil dan menyusui," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti ini menilai anggaran Rp 10 ribu per anak penerima manfaat program MBG tersebut cukup, meski masih banyak perdebatan di publik.

"Saya lihat fakta di lapangan ada yang dengan uang Rp 6 ribu bisa, saya lihat ada di Palembang. Artinya dengan uang Rp 10 ribu itu sebenarnya cukup. Tergantung inovatif, inovasi kreatifitas dari pemimpinnya di daerah," katanya.

Trubus yakin program MBG apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dapat menghilangkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, karena terkadang sudah menjadi budaya di masyarakat, sehingga sulit dhilangkan.

"Kita sudah 70 lebih merdeka dan silih berganti pemerintahan. Kita selalu berdebat dan berdiskusi soal data kemiskinan, makanya Pak Jokowi bercita-cita ingin ada satu data. Itu akibat tidak jelasnya data kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Nah, program MBG dalam panjang dapat menekan kemiskinan tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Kesehatan Partai Gelora Sarah Handayani mengatakan pihaknya menyambut positif pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dimulai pada Senin (6/1/2025). Program ini merupakan gerakan bersama antara Partai Gelora dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru.

"Sejak awal kita sudah memberikan input-input terhadap program ini, karena memang sesuai dengan cita-cita Partai Gelora menjadikan Indonesia sebagai negara superpower. Sehingga SDM kita memang harus diperhatikan," kata Sarah Handayani.

Sarah mengatakan bersyukur bahwa program MBG sudah masuk dalam dokumen kebijakan pembangunan jangka panjang di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Pemerintah harus  membuka tangan untuk perbaikan program MBG ini agar bisa dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan," katanya.

Sarah menegaskan, bahwa program MBG ini adalah program investasi yang bagus untuk mewujudkan generasi emas Indonesia seperti termaktub dalam visi 'Indonesia Emas 2045'. 

Program MBG ini juga akan berdampak positif pada pembentukan ekosistem sekolah yang baik seperti kesehatan anak didik dan menekan terjadinya 'bullying' antar siswa.

"Kita harus berkolaborasi, mengajak banyak pihak untuk mensukseskan program MBG ini. Sekali lagi pemerintah harus terbuka dengan kritik dan saran untuk melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan program," katanya.

Sarah berharap program MBG ini tidak hanya menyasar anak-anak  di sekolah saja sebagai penerima manfaat, tetapi juga anak-anak di luar sekolah, karena kemiskinan mereka tidak bisa sekolah.

"Jadi ini harus menjadi program yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait, karena seharusnya program MBG ini, bukan hanya menyasar anak-anak di sekolah. Tapi juga harus perhatikan, bagaimana caranya menyasar anak-anak di luar sekolah," ujarnya.

Disis lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menegaskan, bahwa program MBG merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintah untuk melakukan intervensi gizi dari negara ke rakyatnya.

"Jadi mereka yang menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini, diharapkan mereka yang akan membawa negara ini untuk menjadi negara maju, menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Dedek.

Karena itu, agar program MBG ini dapat berjalan dengan baik, maka bahan baku harus memenuhi kualitas gizi dan prinsip-prinsip 'higienitas dan food safety'. Sehingga dapat meningkatkan SDM anak-anak Indonesia.

 "Ada memang catatan-catatan seperti distribusi yang terlambat, anak-anak tidak suka makan sayur. Tapi secara umum, makannya dimakan anak-anak dan dibilang enak," katanya.

Soal sayuran, menurut Dedek, sekolah harus memberikan edukasi dan literasi kepada anak-anak, bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG telah memenuhi kecukupan gizi harian anak-anak. 

"Yang kita lihat dari program ini, sudah mulai terbentuk new habbit atau kebiasaan baru yaitu, cuci tangan dan berdoa sebelum makan. Saya kira ini jadi kebiasaan baru yang cukup baik," katanya.

Dedek mengatakan, program MBG ini akan dilakukan bertahap, diawali dengan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dimana setiap SPPG menyediakan 3 ribu porsi makanan bergizi gratis dan didistribusikan untuk 15 sekolah

"Tapi jumlah sekolahnya tergantung jumlah muridnya, bisa lebih, bisa kurang. Intinya satu SPPG menyediakan tiga ribu porsi per hari. Jadi targetnya bukan sekolah, tapi SPPG," pungkasnya.