Kementerian ATR/BPN Terima Pinjaman Bank Dunia Rp 5,72 Triliun, Fokus pada Program Prioritas

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperoleh pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) senilai 353 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp 5,72 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas yang bertujuan meningkatkan tata kelola pertanahan dan tata ruang di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, usai menghadiri rapat koordinasi Infrastruktur di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/1/2025).  

"Dari total 658 juta dolar AS yang dipinjamkan Bank Dunia untuk tiga kementerian, yaitu ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ATR/BPN mendapatkan 353 juta dolar AS," ungkap Nusron. 

Pada tahun 2025, Kementerian ATR/BPN juga memiliki pagu anggaran sebesar Rp 6,45 triliun. Nusron menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan sejumlah program prioritas, seperti Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Penyusunan peta kadaster, Pemetaan dan pendaftaran tanah ulayat, Pembentukan sistem informasi pertanahan.  

“Fokus utamanya termasuk penyelesaian tapal batas, baik dengan kawasan hutan maupun lahan transmigrasi, agar tidak terjadi tumpang tindih,” tambah Nusron.  

Selain program prioritas, Nusron menegaskan bahwa target pendaftaran 5,1 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi pekerjaan rumah besar bagi kementerian di tahun 2025.

Hingga awal Januari 2025, total bidang tanah yang telah terdaftar melalui PTSL mencapai 120,9 juta bidang, atau 95,9 persen dari target nasional sebanyak 126 juta bidang.  

"Progres ini menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang tepat. Namun, kami akan terus bekerja keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan," pungkas Nusron.