Perubahan Diperlukan untuk Figur Baru Ketum PMI Pusat

JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) perlu perubahan. Untuk itu dukungan kepada figur baru calon ketua umum PMI Pusat, Agung Laksono terus menguat.

*Pengurus PMI Riau pada masanya* Haryanto mengatakan, perubahan sangat diperlukan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, di UUD 1945 Presiden saja hanya dipilih maksimal 2 periode.

"Kita mendukung Pak Agung. PMI itu perlu perubahan. Jadi perubahan itu perlu di PMI, karena kita sesuai undang-undang 1945, itu kan presidennya cuma dua periode, nggak boleh lebih," tegas Haryanto, di Jakarta Jumat 6/12/2024).

Haryanto menjelaskan, perlunya pembatasan tersebut agar tidak timbul permasalahan yang dinilai mempertahankan kekuasaan. Menurutnya, Jusuf Kalla yang saat ini menjabat sebagai ketum PMI Pusat sudah menjabat 3 periode dan akan diajukan untuk periode ke 4, yang membahayakan PMI sendiri.

"Kalau lebih itu akan timbul permasalahan-permasalahan yang seolah-olah mempertahankan. Contoh hari ini Pak JK sudah tahun ke-3, mau diajukan lagi ke-4. Ini nanti akan membahayakan PMI itu sendiri," katanya.

Untuk itu, kata Haryanto, KDDI akan akan terus merangkul masyarakat untuk mewujudkan perubahan tersebut. Ia menegaskan, figur perubahan ada dalam tubuh Agung Laksono. Heryanto mengklaim, lebih dari seratus daerah menyampaikan komitmen yang sama. Bahkan 50 persen Riau mendukung Agung Laksono.

"Kita mencoba merangkul kawan-kawan seluruh Indonesia yang ingin perubahan kita bergabung dalam Komite Donor Darah Indonesia. Lebih dari seratus daerah mendukung Ketua Dewan Pengawas KDDI. Riau di atas 50 persen," ujarnya.

Menurutnya, semangat perubahan yang didengungkan Agung melalui pembentukan unit transfusi darah di seluruh Kabupaten/Kota melalui kerjasama dengan pemerintah

"Nah, dengan perubahan itu, maka kita berharap seluruh kabupaten-kota punya unit trampusi darah. Dan harus bekerjasama dengan pemerintah. Agung punya tekad perubahan. PMI perlu dirubah," tegasnya.

Mantan pengurus PMI tersebut membantah klaim sepihak yang dilontarkan oleh Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, dimana KDDI yang mengundang pengurus daerah PMI hadir di Hotel Sultan, Jakarta, pada 29-30 November 2024. Menurutnya, kedatangan pengurus daerah sebagai bentuk kesadaran untuk bangsa Indonesia.

"Tapi kalau kita dipanggil ke Jakarta dengan biaya sendiri, semua sendiri, keteter mas. Pendonor ini tidak semuanya orang yang punya uang mas. Tapi mereka punya kesadaran untuk bangsa ini. Tidak bisa dengan tenaga, dengan pikiran, dengan uang, darah mereka sumbangkan untuk bangsa dan negara ini. Ini perlu kita pertahankan mas," tambahnya.

Sesuai dengan rencana, PMI akan menggelar musyawarah nasional ke-22 di Jakarta pada 8-10 Desember 2024. Agenda musyawarah nasional di antaranya pemilihan Ketua Umum PMI periode mendatang. Saat ini Ketua Umum PMI periode 2019-2024 adalah Muhammad Jusuf Kalla. Mantan wakil presiden ini sudah tiga periode menjabat Ketua Umum PMI, yaitu sejak 2009.