Mangrove Terbukti Ikut Angkat Perekonomian Warga Desa Tanjung Rejo Sumatera Utara

DELI SERDANG - Meski berada di kawasan pesisir, namun potensi ekonomi Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sangat besar. Masyarakat setempat mengandalkan kekayaan alam sebagai sumber penghasilan.

Kepala Desa Tanjung Rejo, Selamet mengatakan, ada beberapa potensi kekayaan dari wilayah yang dipimpinnya ini seluas 4.114 hektar. Mulai dari lahan pertanian irigasi seluas 704 hektar, pertanian tadah hujan 600 hektar, hutan mangrove 600 hektar dan tambak seluas 1.300 hektar.

Salah satu kekayaan alam yang dimanfaatkan warga setempat untuk menopang perekonomian adalah mangrove. Kehadiran mangrove di kawasan pesisir ini dianggap sangat penting karena bisa menjaga ekosistem, sekaligus kesejahteraan warga.

“Terkait dengan potensi ini (mangrove) ada yang sudah keluar perhutanan sosial (PS) itu 83 hektar, dan saat ini yang memegang mandat SK nya adalah KTH (Kelompok Tani Hutan) Bakti Nyata,” kata Selamet.

Hal itu dikatakan Selamet saat media gathering yang digelar Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan The World Bank. Kedua lembaga ini membuat program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR), sebuah aksi konservasi dan rehabilitasi mangrove.

Selamet mengatakan, pemerintah desa (Pemdes) membuat wisata mangrove di dalam hutan yang dikelola KTH Bakti Nyata. Lokasinya berada di Dusun 13 Pantai Mangrove Paluh Getah.

“Alhamdulillah yang mengelola wisata itu adalah badan usaha milik desa (Bumdes), dan Bumdes kami 2024 meraih juara satu Bumdes terbaik tingkat Kabupaten Deli Serdang,” katanya.

Kehadiran hutan mangrove di sana juga dimanfaatkan warga lokal untuk membuat Kelompok Sima Batik. Kelompok ini membuat tinta kain batik memakai akar mangrove yang sudah mati, dan dapat menghasilkan ragam warna.

“Ada 22 warna dari getah (yang dihasilkan lewat akar) mangrove itu sendiri yang dibuat untuk batik,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, warga juga memanfaatkan buah dari tanaman mangrove untuk dijual ke pasar domestik. Mulai dari dodol, jus, selai, keripik mangrove dan sebagainya.

“Saat ini pohon mangrove itu belum berbuah, seperti yang kita saksikan ini adalah pohon berembang. Kalau sudah musim buah, pohon berembang ini dagingnya (buah) inilah yang dapat diolah menjadi dodol mangrove, selai mangrove,” tuturnya.

Hasil Mangrove
Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dikenal sebagai daerah penghasil batik yang unik. Tinta yang digunakan ini bukan dari bahan sintetis, tetapi alami yaitu olahan dari akar mangrove yang sudah mati.

Kepala Desa Tanjung Rejo, Slamet menuturkan potensi ekonomi masyarakat dari kelompok batik cukup besar. Untuk harga kain batik yang ditawarkan bervariasi dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

“Kalau harganya tinggal tengok kualitasnya, kalau kualitas yang bagus itu ada yang Rp 1,7 juta. Batik ini ada dua jenis, ada yang cap dan ada yang tulis, tapi kalau yang cap itu harganya Rp 600.000,” ucapnya.

Kata dia, produksi kain batik di sini cukup lama hingga mencapai satu bulan hanya untuk satu potong kain sepanjang dua meter. Soalnya tinta yang digunakan adalah pewarna alami, sehingga proses pengeringannya membutuhkan waktu lima hari di musim kemarau.

Beda halnya dengan pewarna sintetis, hanya membutuhkan waktu tiga hari agar tinta kering. Proses pengeringan ini juga bisa molor apabila wilayah setempat dilanda musim hujan.

Sejauh ini, pangsa pasar dari produk yang dihasilkan warga dari mangrove masih sebatas domestik. Pemdes Tanjung Rejo tengah mengupayakan kembali, agar pangsa pasar kerajinan tangan warga setempat bisa kembali mendunia.

“Sekarang pasarnya masih lokal, dulu memang ada dari luar negeri seperti Australia dan Amerika Serikat tapi ini tidak berlanjut. Dulu kami ada kerja sama dengan Yagasu (Yayasan Gajah Sumatera),” imbuhnya.

“Kerja sama ini sudah habis, dan kami akan tindaklanjuti lagi. Kerja sama itu dari tahun 2013 selama 10 tahun (sampai 2023),” lanjutnya.

Regulasi
Pemerintah Desa Tanjung Rejo menyadari, aktivitas perambahan hutan di wilayah setempat cukup masif. Karena itu, Pemdes di bawah kepemimpinan Selamet membuat regulasi baru, bahwa satu batang pohon mangrove yang ditebang harus diganti dengan 500 pohon serupa.

Sejak menjadi Kepala Desa, Slamet membuat Peraturan Desa (Perdes) Nomor 522.5/07/2014. Regulasi itu berisi tentang perlindungan mangrove dan burung migran.

“Saya juga telah bergerak dari tahun 2006, mengajak masyarakat remaja masjid untuk mencintai mangrove. Setelah saya menjadi Kepala Desa 2014, kami membuat Peraturan Desa terkait dengan perlindungan mangrove dan burung migran,” jelasnya. 

Di samping itu, Pemdes juga membangun taman edukasi mangrove di Dusun 13, yang menceritakan tentang manfaat mangrove. Kata dia, mangrove ditata dengan baik sekaligus melakukan budidaya ikan, kepiting dan udang di dalamnya sekitar tiga hektar.

“Untuk makanannya itu cukup dengan plankton yang ada di tambak dan lumut. Kami juga berbudidaya lebah di bawah pohon mangrove,” imbuhnya.

Diketahui, Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) adalah program konservasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan World Bank. Program ini bertujuan untuk merehabilitasi ribuan hektar mangrove yang terdegradasi di empat fokus lokasi, yakni di Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Langkah ini dilakukan demi memperkuat ketahanan pesisir, mengurangi emisi karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain berfokus pada pemulihan ekosistem mangrove, M4CR juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui berbagai program berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, seperti ekowisata, produksi kuliner lokal dan pelatihan pengelolaan sumber daya alam.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam aksi iklim global dan bertujuan untuk mengurangi kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana alam melalui pendekatan konservasi yang terpadu. Melalui kolaborasi antara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan.