Banyak Aset TNI Berubah Jadi Properti Komersial, Nusron: Harus Diamankan!

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, banyak aset milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah diserobot oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam mengamankan aset-aset negara yang saat ini dikelola oleh TNI dan Kemenhan. Kerjasama ini akan dilakukan dalam tiga poin utama.

"Pertama, mengamankan aset-aset negara yang dikelola oleh Kemenhan dan TNI. Banyak aset-aset TNI yang 'diserobot' menjadi real estate, mal, bahkan hotel, padahal dulunya merupakan milik Pangdam dan sebagainya. Kami akan bekerjasama dalam penataan ulang dan sertifikasi aset-aset tersebut agar tetap aman dan tidak hilang," ujar Nusron Wahid usai rapat kerja dengan Menhan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Senin (11/11/2024).

Poin kedua, mengingat tugas Kemenhan yang juga mencakup ketahanan pangan dan energi, Nusron menambahkan bahwa Kemenhan akan berfokus untuk mengecek proses pelepasan lahan dan sertifikasi untuk mencetak sawah di Papua dan daerah lainnya.

"Sebanyak satu juta hektar untuk di Papua, dengan target total tiga juta hektar," jelas Nusron, menanggapi pertanyaan terkait luasan lahan yang akan dijadikan sawah di Papua.

Selain itu, kerjasama antara Kemenhan dan ATR/BPN juga mencakup penanganan konflik pertanahan yang dapat mempengaruhi sistem pertahanan nasional.

"Kami akan fokus pada konflik yang melibatkan individu dan negara, serta antara korporasi dan negara. Hal ini bisa sangat sensitif jika tidak dikelola dengan baik," tambah Nusron.

Bentuk kerjasama ketiga, lanjut Nusron, adalah dalam pengadaan lahan untuk kebutuhan TNI di masa mendatang, seperti untuk perumahan prajurit, tempat latihan, dan pangkalan TNI.

"Kami akan membantu menyisir lahan yang perlu disiapkan dengan baik untuk mendukung kebutuhan TNI di masa depan," tandas Nusron.