Dua Isu Besar Masih Jadi PR Kementerian ATR/BPN, Ini Kata Nusron Wahid

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasiona (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan dua isu besar yang menjadi tantangan utama kementeriannya. Isu tersebut adalah kebijakan satu peta (One Map Policy) dan kebijakan satu tata ruang (One Spatial Planning Policy). Menurut Nusron, kedua kebijakan ini perlu segera diselesaikan untuk mempercepat pengelolaan tata ruang di Indonesia.

Nusron menyoroti bahwa belum tuntasnya kebijakan satu peta menghambat proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Menko Infrastruktur. Saat ini Indonesia baru menyelesaikan satu peta skala 1:5.000 di Pulau Sulawesi," ujar Nusron pada acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Saat ini, Indonesia baru memiliki 541 RDTR dari kebutuhan 2.000 RDTR, dengan hanya 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Kondisi ini dianggap Nusron sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam lima tahun mendatang.

Isu kedua yang menjadi perhatian Nusron adalah kebijakan satu tata ruang. Ia menuturkan bahwa pengaturan tata ruang selama ini melibatkan banyak kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan. Kondisi ini sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan di lapangan.

“Kami ingin menyusun Peraturan Pemerintah tentang Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045,” jelas Nusron.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan energi. Nusron menjelaskan bahwa sawah untuk pertanian berkelanjutan harus disiapkan agar kebutuhan pangan nasional tidak terganggu. Contohnya, di Pulau Jawa, investor yang ingin membangun infrastruktur diwajibkan menyediakan lahan pengganti sawah guna menjaga ketahanan pangan.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengatasi tumpang tindih tata ruang, mengakselerasi pembangunan, dan menjaga ketahanan pangan serta energi.