Menko AHY Gelar Rapat dengan Menteri Transmigrasi dan PKP, Bahas Pembangunan Papua Pegunungan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembangunan pusat pemerintahan di daerah otonomi baru, salah satunya di Papua Pegunungan. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY usai menggelar rapat terbatas bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024) malam. Rapat yang berlangsung tertutup ini membahas langkah-langkah strategis untuk pembangunan pusat pemerintahan di Papua Pegunungan.

"Malam ini kami fokus membahas Papua Pegunungan. Kami mendengar aspirasi dari Pak Gubernur serta beberapa bupati setempat. Kami ingin memastikan bahwa pembangunan pusat pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dan pemerintahan ini bisa memberikan dampak nyata bagi ekonomi lokal sehingga kesejahteraan bisa dirasakan oleh masyarakat Papua Pegunungan,” ujar AHY kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024) malam. 

AHY menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek politik, keamanan, dan budaya, dalam pembangunan Papua Pegunungan.

“Bukan hanya aspek teknis, tetapi juga aspek politik, keamanan, hukum sosial, serta budaya setempat harus diperhatikan dengan bijak. Langkah-langkah berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan,” tambahnya.

Selain pembangunan infrastruktur, AHY menyoroti tantangan tingginya harga bahan material di Papua Pegunungan yang dapat menghambat penyediaan perumahan layak bagi masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa harga semen di wilayah tersebut bisa mencapai Rp 800 ribu per sak, jauh lebih mahal dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

“Kita perlu solusi agar harga material lebih terjangkau. Hal ini penting untuk memperkuat konektivitas dan menurunkan biaya logistik ke Papua,” jelas AHY.

Di kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menegaskan bahwa tidak akan ada perpindahan penduduk melalui program transmigrasi ke Papua Pegunungan.

“Tidak ada penduduk dari luar Papua yang dipindahkan ke wilayah Papua melalui transmigrasi. Kami juga ingin meluruskan informasi agar tidak ada kesalahpahaman atau kekhawatiran tentang eksodus besar-besaran ke Papua,” tegasnya.