BKPM Siapkan Roadmap Hilirisasi 28 Komoditas Unggulan

JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap menerbitkan roadmap hilirisasi untuk 28 komoditas unggulan Indonesia sebagai pedoman pembangunan ekonomi. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis hilirisasi.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi BKPM, Ahmad Faisal Suralaga, mengungkapkan bahwa roadmap ini dirancang untuk mempercepat dan mengoptimalkan proses hilirisasi dengan pendekatan finansial, teknis, dan legal yang komprehensif.

"Tahun ini kita melakukan penajaman terhadap beberapa komoditas utama, dengan dua aspek utama yaitu akselerasi dan optimalisasi yang akan kita paripurnakan," jelas Faisal dalam acara Peranan Hilirisasi Industri Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Jumat (1/11/24). 

BKPM menargetkan hilirisasi terhadap komoditas dari delapan sektor, yaitu mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, kelautan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Komoditas yang dibidik termasuk nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, hingga produk laut seperti udang dan ikan TCT (tuna, cakalang, tongkol).

Faisal menjelaskan bahwa roadmap ini tidak hanya menitikberatkan pada industri hilir, melainkan juga mendorong pengembangan industri hulu untuk mendukung produk midstream.

"Produk midstream ini nantinya akan diolah lebih lanjut menjadi produk hilir yang dapat mendatangkan nilai tambah bagi ekonomi nasional," tambahnya.

Menurut proyeksi BKPM, implementasi roadmap hilirisasi 28 komoditas ini dapat mendongkrak investasi hingga US$618,1 miliar pada 2040. Nilai ekspor diperkirakan mencapai US$857,9 miliar, PDB bertambah US$235,9 miliar, serta menciptakan lebih dari 3 juta lapangan pekerjaan.

Faisal optimis bahwa hilirisasi dapat menjadi leading sector yang menarik investasi dan menggerakkan ekonomi.

"Saat ini, porsi hilirisasi masih 20% dari total realisasi investasi, tetapi ke depan kami berharap ini menjadi sektor yang dominan," ujarnya.

Selain itu, Faisal menyebutkan bahwa keberhasilan hilirisasi nikel adalah bukti nyata dampak ekonomi yang positif. Sejak pemerintah melarang ekspor nikel pada 2020, nilai tambah komoditas ini meningkat signifikan dari US$3 miliar menjadi lebih dari US$30 miliar. Data BKPM menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari hilirisasi nikel akan mencapai nilai investasi sebesar US$127,9 miliar dan menyerap 357.000 tenaga kerja pada 2040.

### Menunggu Peluncuran Resmi Roadmap
Meski roadmap telah rampung, BKPM masih menunggu arahan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, untuk peluncuran resmi.

"Nanti pimpinan akan menyampaikan secara resmi. Ini adalah bagian dari program kerja transformasi menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sehingga kita perlu arah tujuan yang jelas," ungkap Faisal.

Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global, terutama menjelang visi Indonesia Emas 2045.