Menteri KPK Wihaji, Terima Kunjungan Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia, Bahas Penurunan Angka Kelahiran dan Bonus Demografi

JAKARTA - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dr. H. Wihaji, S.Ag., MPd., menerima kunjungan resmi dari Kepala Perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) di Indonesia, Dr. Hassan Mohtashami, Kamis (24/10/2024), di kantor Kementerian KPK/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kunjungan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kolaborasi yang telah lama terjalin antara UNFPA dan Kementerian KKP, terutama dalam isu kependudukan dan kesehatan reproduksi.

Dr. Hassan Mohtashami, yang datang bersama Guru Besar Universitas Diponegoro (UNDIP), Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., menyampaikan komitmen UNFPA untuk terus mendukung program-program Kementerian KPK/BKKBN. Ia menyoroti pentingnya peran universitas dalam menghadapi tantangan terkini terkait isu kependudukan, kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga. Dalam diskusi ini, kedua pihak membahas beberapa topik utama seperti penurunan angka kelahiran, peluang bonus demografi, dan fenomena child free yang semakin marak di kalangan generasi muda.

Kolaborasi dengan Universitas untuk Menjawab Tantangan Kependudukan

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Hassan Mohtashami menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga internasional, dan institusi pendidikan tinggi dalam menghadapi dinamika kependudukan di Indonesia. Keterlibatan universitas dalam penelitian dan pengembangan solusi bagi masalah kependudukan menjadi krusial, terutama dalam menjawab tantangan kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga yang semakin kompleks.

Prof. Budi Setiyono dari UNDIP juga menambahkan, "Peran universitas sangat penting dalam menghasilkan riset dan inovasi yang dapat mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang kependudukan dan kesehatan reproduksi. Kami siap untuk terus mendukung kolaborasi ini."

Kehadiran UNDIP dalam diskusi ini menandakan langkah konkret untuk melibatkan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang berbasis data dan penelitian, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Penurunan Angka Kelahiran dan Bonus Demografi

Salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan ini adalah penurunan angka kelahiran di Indonesia. Dr. Hassan Mohtashami menjelaskan bahwa penurunan angka kelahiran adalah tren global yang tidak hanya terjadi di satu negara, melainkan hampir di seluruh dunia. Ia menyebutkan beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Eropa yang telah mengalami penurunan drastis dalam angka kelahiran, sementara Indonesia masih berada pada posisi stabil.

"Angka kelahiran di seluruh dunia menurun, kecuali di beberapa negara seperti Afrika. Populasi di negara-negara besar seperti Tiongkok sudah mulai mengalami penurunan, dan kita akan melihat dampaknya di Indonesia dalam beberapa dekade ke depan," kata Dr. Hassan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki waktu sekitar 20 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia non-produktif. "Ini adalah kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk terus memaksimalkan potensi bonus demografi sebelum angka kelahiran mulai menurun," tambahnya.

Menteri Wihaji pun sepakat bahwa Indonesia harus segera memanfaatkan peluang ini. "Kita perlu mempersiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi penurunan angka kelahiran yang mungkin akan terjadi sekitar tahun 2040. Dalam 20 tahun ke depan, kita masih memiliki kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Wihaji.

Fenomena Child Free dan Tantangannya

Fenomena 'child free' atau keputusan untuk tidak memiliki anak juga menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan ini. Dr. Hassan menyatakan bahwa fenomena ini semakin marak, terutama di kalangan generasi muda di beberapa negara, termasuk Indonesia. "Fenomena ini menambah tantangan bagi kita dalam upaya menjaga stabilitas angka kelahiran. Remaja dan wanita muda saat ini cenderung menunda atau bahkan memutuskan untuk tidak memiliki anak, berbeda dengan generasi sebelumnya," ungkap Dr. Hassan.

Menurutnya, fenomena ini tidak hanya terkait dengan preferensi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Kondisi ekonomi yang menantang, meningkatnya biaya hidup, serta perubahan gaya hidup menjadi beberapa alasan utama mengapa banyak pasangan muda memutuskan untuk tidak memiliki anak.

Namun, Dr. Hassan juga melihat adanya potensi positif dari tren ini. "Meski angka kelahiran menurun, ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga," katanya.

Kolaborasi BKKBN dan UNFPA Sejak 1972

Dalam hal kependudukan dan keluarga berencana, UNFPA telah menjadi mitra penting bagi BKKBN sejak tahun 1972. Kolaborasi ini telah menghasilkan berbagai program sukses yang mendukung pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Salah satunya adalah program penurunan angka stunting, yang telah menjadi fokus utama BKKBN dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Wihaji menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan berkelanjutan dari UNFPA. "Kolaborasi kami dengan UNFPA sangat penting dalam menghadapi tantangan kependudukan di Indonesia. Dukungan yang diberikan UNFPA, baik dalam bentuk dana, riset, maupun program, sangat membantu kami dalam merumuskan kebijakan yang tepat," kata Wihaji.

Dr. Hassan juga menyampaikan bahwa UNFPA akan terus memberikan dukungan penuh kepada BKKBN dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi di Indonesia.

Kerja Sama untuk Masa Depan Kependudukan Indonesia

Pertemuan antara Menteri Wihaji dan Dr. Hassan Mohtashami yang didampingi oleh Wakil Menteri KPK, Isyana Bagoes Oka dan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan akademisi dalam menjawab tantangan kependudukan di Indonesia. Dengan dukungan dari UNFPA dan peran universitas, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi penurunan angka kelahiran dengan kebijakan yang tepat.

Melalui diskusi yang membahas isu-isu krusial seperti penurunan angka kelahiran, bonus demografi, dan fenomena child free, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat strategi dalam pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi di Indonesia.