BPR – BPRS Hadir untuk Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan

Padang – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) resmi dibuka pada Jumat, 18 Oktober 2024 berlokasi di The ZHM Premiere Hotel Padang. Seminar Nasional dalam Rakernas Perbarindo kali ini bertajuk “Resiliensi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Pilar Pengembangan UMKM Dalam Pusaran Regulasi” yang dibuka oleh Dian Ediana Rae selaku Anggota Dewan Komisioner OJK. Acara ini dimulai dengan penyambutan peserta oleh Ketua DPD Perbarindo Sumbar, Syofian Sara,  Ketua SC Rakernas, I Gede Hartdi, Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah dan Pj. Gubernur Sumatera Barat Dr.Ir. Audy Joinaldy,S.Pt., M.Sc. dalam hal ini diwakili oleh Ir. Kuartini Deti Putri,M.Si, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Rakernas ini juga dihadiri oleh Jimmy Ardianto Direktur Group Sekretariat LPS. Sedangkan pada sesi Acara Seminar Nasional ini menghadirkan pembicara diantaranya Burhanudin Abdullah, M. A diwakilkan oleh Syamsul Bahri dan Prof. Dr. Iwan J. Azis, S.E, MSC. Guru Besar Cornell University (AS). Kegiatan ini dihadiri oleh Pengurus DPP, DPD,DPK dan 500 anggota BPR - BPRS se Indonesia.

Dalam sambutannya, Dian Ediana Rae menyampaikan “kinerja BPR - BPRS terjaga dengan baik bahkan lebih baik lagi dan mencatat kinerja positif yang tumbuh secara berkelanjutan. Pemerintah dan pihak terkait sedang berusaha untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan melalui konsolidasi yang dapat mendorong efisiensi dan pertumbuhan yang lebih kuat di sektor BPR - BPRS”.

Sementara Jimmy Ardianto, Direktur Group Sekretariat LPS, menyampaikan “LPS akan terus berperan dalam mendukung stabibilitas dan Peran BPR – BPRS sebagai Pilar Pengembangan UMKM di Indonesia”.

Dalam forum Rakernas ini, Burhanudin Abdullah berkesempatan menyampaikan sambutan melalui video conference. “BPR harus meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama di era pemerintahan mendatang yang berfokus pada pengembangan sektor ekonomi rakyat, peningkatan kesehatan, pendidikan, serta perumahan. Karena langkah-langkah ini akan menjadi pondasi penting untuk mendorong kemajuan bangsa Indonesia," tegas Burhanudin Abdullah.

Dia juga menyoroti beberapa program kunci yang akan menjadi fokus pemerintahan yang akan datang yang mayoritas berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kerja sama dengan UMKM, pengusaha kecil, dan masyarakat lokal, kemudian juga menekankan bahwa BPR memiliki peran penting dalam mendukung program-program pemerintah tersebut, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

“Saya berharap seluruh elemen BPR untuk berkomitmen dalam mengembangkan perekonomian rakyat dan memastikan keberhasilan program-program strategis pemerintah di masa depan. Kita harus fokus pada langkah-langkah konkret untuk membangun bangsa ini agar mampu bersaing dengan negara lain," ujarnya.

Syamsul Bahri menambahkan bahwa Perbarindo perlu terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, BUMN dan sektor swasta dalam rangka memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya dukung ekonomi lokal. BPR - BPRS juga diharapkan dapat berinovasi dengan memanfaatkan teknologi, memprioritaskan pembiayaan UMKM berkelanjutan, memperkuat program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat, mendorong penerapan prinsip- prinsip tata kelola yang baik serta BPR harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM dengan memberikan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan.

Narasumber lainnya yaitu Prof. Iwan J. Aziz dalam seminar menegaskan bahwa sumber daya UMKM perlu dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, dari 100 unit usaha di Indonesia 99% merupakan UMKM, namun perhatian publik seringkali hanya terfokus pada perusahaan besar yang jumlahnya hanya 1% maka kebutuhan dana UMKM sangat besar dan masih banyak potensi yang belum tergarap secara optimal.

“Saya mendorong pemerintah dan stakeholder terkait untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada UMKM, termasuk melalui penyediaan akses modal yang lebih baik serta kebijakan yang pro-pertumbuhan, ia optimis dengan adanya kebijakan yang tepat dan sinergi antara pemerintah, UMKM dan lembaga keuangan salah satunya BPR/BPRS, Indonesia dapat membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional," tegas Prof Iwan

Sementara itu, Tedy Alamsyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Industri BPR BPRS hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat kala itu, melalui paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). “Kami hadir di pedesaan, ibukota kecamatan, hadir bersamaan dengan napas kehidupan masyarakat kecil, melayani sesuai kebutuhan masyarakat setempat, mengedepankan kearifan lokal dengan mandat khusus yaitu memberantas rentenir serta membiayai UMKM yang tidak bankable”.

“Kami berharap perluasan fungsi dan peran dalam UU P2SK benar-benar menjadi jalan kita bersama untuk memperkuat resiliensi industri ini. Perlu disadari bahwa critical engine dari industri ini adalah adanya keberpihakan dari seluruh pemangku kepentingan yang menempatkan kami sebagai bank yang paling dekat dengan masyarakat UMKM.” tegas Tedy Alamsyah.

Rakernas ini menjadi program agenda tahunan Perbarindo sesuai dengan ADART Perbarindo yang juga merumuskan dan menghasilkan putusan-putusan terkait dengan tiga isu strategis saat ini yaitu pemenuhan modal inti, single present policy, serta implementasi SAK EP terkait CKPN pada BPR yang akan menjadi rekomendasi selanjutnya yang disampaikan kepada regulator dan stakeholder lainnya.