AIPKI Nilai Kualitas Dokter Jadi Tantangan Seiring Bertambahnya Fakultas Kedokteran

Jakarta - Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) memandang peningkatan kualitas lulusan dokter menjadi tantangan sejalan dengan jumlah fakultas kedokteran (FK) yang terus bertambah.

Ketua Umum AIPKI Budi Santoso menyebutkan, jumlah fakultas kedokteran pada tahun ini mencapai 117 unit, naik signifikan dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 92 fakultas kedokteran.

“Apa yang kita pertanyakan? Adalah bagaimana kualitas yang diproduksi oleh fakultas kedokteran baru, harus sama dengan fakultas-fakultas kedokteran yang lebih awal. Itu adalah tuntutannya,” kata Budi dalam sambutannya saat membuka Pertemuan Ilmiah dan Mukernas XIV PDUI di Jakarta, Sabtu (12/10/2024).

Budi mengingatkan, fakultas kedokteran yang baru berdiri harus mampu menghasilkan lulusan dengan kualitas yang sama seperti fakultas kedokteran yang telah lama eksis. Dengan begitu, lulusan dokter yang dihasilkan memiliki standar kompetensi minimal yang bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat di Indonesia.

Ia menyoroti banyaknya jumlah mahasiswa kedokteran yang tidak lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan harus mengulang hingga beberapa kali. Pada Februari 2024, mahasiswa yang tidak lulus UKMPPD untuk uji teori berjumlah sekitar 1.300 orang dari total peserta sekitar 4.200 orang.

“Retaker (mahasiswa yang mengulang ujian) yang terbanyak sekarang ada yang sampai 34 kali. Kalau satu tahun itu ada empat kali UKMPPD, maka dia ujian tidak lulus itu 8,5 tahun. Sebuah kenyataan bahwa ini adalah kondisi sebagian adik-adik kita, sebagian mahasiswa kedokteran kita yang tidak lulus UKMPPD sampai 34 kali,” kata Budi.

Ironisnya, ujar Budi, pada tahun 2023 ditemukan kasus perjokian dalam UKMPPD yang terjadi di beberapa daerah. Menurutnya, kasus tersebut telah dilaporkan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti lewat jalur hukum.

“Bagaimana kompetensi dokter-dokter tersebut bisa dipertanggungjawabkan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, keselamatan masyarakat, kalau yang bersangkutan lulus dengan menggunakan joki. Tugas kita adalah menjadikan adik-adik kita, mahasiswa-mahasiswa kedokteran kita lulus secara terhormat dan bermartabat. Inilah tugas yang tentu tidak ringan,” kata dia.

Tak sampai di situ, Budi juga mengingatkan pentingnya proses seleksi penerimaan mahasiswa kedokteran yang benar-benar jujur dengan mendahulukan calon mahasiswa yang memang memiliki kemampuan akademik.

Calon mahasiswa yang akan mengenyam pendidikan di fakultas kedokteran juga harus benar-benar didasarkan atas panggilan hati nuraninya, bukan karena paksaan orang tua.

“Oleh karena itu, proses penerimaan ini sangat penting. Kalau penerimaan ini prosesnya sudah baik, penerimaan ini sudah benar, maka proses pendidikannya itu akan lancar, dosen-dosennya pun akan mengajar dengan mudah, mereka akan lulus langsung. Saya yakin, UKMPPD dia pun juga akan nanti lancar,” kata Budi.

PDUI Dorong Mutu Tenaga Kesehatan Berkualitas

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan kesehatan bermutu tinggi terus meningkat, bersamaan dengan perkembangan kemajuan teknologi kesehatan di bidang wellness dan preventive medicine.  Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan  berkualitas pada era globalisasi sekarang ini perlu diimbangi dengan mutu tenaga kesehatan berkualitas khususnya para dokter umum.  

Presidium Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), dr.Imelda Datau ,M.M.S.Ag menyatakan hal itu saat pembukaan Pertemuan Ilmiah Tahunan dan Musyawarah Kerja Nasional XIV, Sabtu, 12 Oktober 2024 di Jakarta.

Menurut Imelda, pesatnya kemajuan tekhnologi informasi turut memacu tuntunan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan terbaik.  Di era revolusi industri 4.0 sekarang ini, perkembangan dunia kedokteran mengalami lompatan sulit diperkirakan sebelumnya. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan komputer, teknologi robotik, pemeriksaan pemeriksaan berbasis genetik, modifikasi genetik, stem cell dan artificial intelligence.  Dunia kedokteran terkena dampak besar dari Revolusi Industri 4.0. Setiap warga negara tanpa terkecuali masyarakat miskin dan rentan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Sedangkan Ketua Panitia PIT dan MUKERNAS XIV Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) ,Dr Widya Murni MARS menambahkan, dalam pasal 34 disebutkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Disinilah tantangan utama kita sebagai Perhimpunan Dokter Umum Indonesia menaungi dokter di garda depan  menjadi tulang punggung utama pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia agar tetap memimpin dinamika perubahan terjadi kini dan seterusnya. 

"Semoga dokter Indonesia tetap bisa menjadi tuan rumah dan pemberi layanan utama pada masyarakat Indonesia senantiasa membutuhkan kualitas hidup lebih baik," katanya.

Widya menerangkan PIT dan MUKERNAS XIV PDUI mengangkat tema, Optimalisasi Peran dan Fungsi Dokter Umum dalam Pelayanan Kesehatan yang Berkeadilan untuk Rakyat Indonesia. Sedangkan tujuannya menjadi media peningkatan dan pengembangan kompetensi dokter umum Dalam event ini dipersembahkan berbagai kegiatan seperti Seminar, Simposium, Clinical Mentoring dan Workshop tentang tatalaksana terkini penyakit (kasus) paling sering dihadapi  para dokter umum. 

Seminar Kebijakan dalam bidang layanan Kesehatan terkini  dan Seminar atau Simposium tentang preventif dan promotif di bidang kesehatan, khususnya terkait dokter layanan primer. Kemudian Seminar Tentang Dokter Umum dan  Enterpreneurship  serta diadakan pameran industri farmasi dan alat kesehatan terkini.  Dalam  Musyawarah Kerja Nasional XIV PDUI dilakukan rapat konsolidasi dan koordinasi Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.