Deklarasikan 46 Kota/Kabupaten Lengkap di Surabaya, Menteri AHY: Semoga Mafia Tanah Berkurang 

SURABAYA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mendeklarasikan 46 Kota/Kabupaten lengkap di 23 provinsi secara serentak se-Indonesia di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (08/10/2024).

Menteri AHY menjelaskan, Kota/Kabupaten lengkap penting ketika secara spasial sebuah daerah telah dipetakan, didaftar, diregistrasi maka diharapkan tidak lagi terjadi gap atau overlap diantara warga, korporasi termasuk juga aset-aset pemerintah. 

"Kita tahu selama ini sering terjadi tumpang tindih kepemilikan klaim yang dihadirkan oleh siapapun dan akhirnya menghadirkan sengketa atau konflik," ucap AHY.

AHY berharap dengan status lengkap ini mafia tanah akan berkurang sehingga pemerintah daerah bisa fokus membuat rencana strategis untuk pembangunan dan pengembangan wilayah karena urusan tanahnya sudah dianggap baik. Ia juga menyoroti pentingnya penanganan mafia tanah dan percepatan sertifikasi lahan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Nah, selain itu tentu kita berharap ini akan menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi warga sekaligus meningkatkan nilai ekonomi. Pada akhirnya, administrasi pertanahan, tata kelola pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang ini tujuannya adalah untuk meyakinkan masyarakat itu tenang hidupnya dan bisa menghadirkan nilai ekonomi yang baik untuk semua," tuturnya.

Ia menambahkan, Jawa Timur menjadi salah satu percontohan provinsi karena memiliki 38 kabupaten dan kota, dengan karateristik masyarakat yang banyak serta potensi dan tantangan yang tidak sedikit.

Selain itu, Menteri AHY juga meluncurkan implementasi layanan sertifikat elektronik se-Jatim. Dengan demikian, 39 Kantor Pertanahan yang ada di Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan seluruh produk sertifikat dalam bentuk sertifikat tanah elektronik yang lebih menjamin keamanan data serta kemudahan dalam mengakses sertifikat.

Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengaku berterima kasih dengan adanya deklarasi tersebut karena bisa memberikan kepastian hukum serta bisa meningkatkan investasi di provinsi setempat.