Stafsus Jokowi Beri Wejangan pada Aktivis, Kaum Muda Harus jadi Aktor Pembangunan

JAKARTA - Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar Billy Mambrasar kerap memberikan wejangan kepada kaum muda untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Tanah Air. Peran kaum muda sangat penting bagi pembangunan karena mereka memiliki semangat dan produktivitas yang cukup baik.

“Saya selalu tekankan di berbagai kesempatan, anak muda bukan saja obyek, tetapi harus jadi subjek kebijakan publik. Bukan saja target, tetapi aktor pembangunan,” kata Billy yang dikutip pada Selasa (1/10/2024).

Wejangan ini disampaikan Billy saat menerima audiensi dari berbagai komunitas pemuda dan aktivis yang membahas isu-isu pendidikan. Audiensi ini dihadiri oleh sejumlah komunitas seperti Youth On Policy; Bekasi Ambil Peran; Tadulako Youth Movement; Gensmart Indonesia; Geo Impact; Wadah Baik dan TIDAR Turki.

Dalam kesempatan ini, perwakilan masing-masing menyampaikan pandangan dan rekomendasi kebijakan terkait masalah pendidikan, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini berlangsung di Wisma Negara, Kompleks Istana Negara pada Jumat (27/9/2024) lalu.

“Sebagai Staf Khusus Presiden yang salah satu fokus tugasnya adalah di sektor pendidikan, saya tentu menyambut hangat teman-teman aktivis lintas komunitas yang hadir,” ucap Billy.

Menurutnya, forum-forum seperti ini merupakan satu dari banyak langkah konkret yang dapat dan akan dikerjakan bersama. Upaya ini dilakukan untuk menjawab tantangan kesenjangan akses pendidikan di Indonesia.

“Tidak boleh ada satu orang pun yang tertinggal. No one left behind, sebagaimana semangat SDGs atau keberlanjutan,” lanjut Billy yang juga merupakan Duta SDGs Indonesia ini.

Billy juga menyampaikan apresiasi kepada para pemuda yang aktif berkontribusi terhadap isu-isu kebijakan pendidikan. Dia juga berkomitmen untuk membawa seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dalam audiensi ini ke tingkat yang lebih tinggi agar suara pemuda didengar dan diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah.

“Para pemuda ini adalah motor perubahan. Mereka harus berani terlibat dalam pembuatan kebijakan, dan saya yakin melalui kontribusi mereka, kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas di Indonesia,” pungkas Billy.

Diskusi ini menyoroti berbagai isu strategis seperti kesenjangan infrastruktur pendidikan, kesejahteraan guru, serta sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Salah satu rekomendasi penting datang dari Co-Founder Youth On Policy Yogi Syahputra yang menyoroti relevansi UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“UU ini sudah tidak mampu menjawab tantangan pendidikan tinggi Indonesia. Komersialisasi perguruan tinggi, kegagalan target World Class University (WCU), serta rendahnya aksesibilitas perguruan tinggi adalah isu besar yang harus segera diatasi,” kata Yogi.

Sedangkan Co-Founder Bekasi Ambil Peran, Bayu Satria Utomo juga membahas isu terkait sistem zonasi PPDB yang dianggap kurang adil. Sistem zonasi yang ada saat ini cenderung merugikan siswa dari daerah yang minim fasilitas pendidikan.

“Perlu ada reformasi dalam penerapan zonasi agar lebih mengakomodasi kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang,” imbuh Bayu.

Sementara Co-Founder Tadulako Youth Movement Ichwan Budjang, menyoroti kesenjangan infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan terluar Indonesia. Di banyak daerah, infrastruktur pendidikan masih jauh dari layak.

“Fasilitas sekolah yang buruk dan akses yang sulit membuat siswa tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan daerah perkotaan,” tegas Ichwan.

Para pemimpin komunitas yang hadir bukanlah sosok baru di dunia aktivisme mahasiswa. Mereka sebelumnya aktif sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di kampus masing-masing, seperti Bayu Satria Utomo sebagai Ketua BEM UI 2022, Yogi Syahputra sebagai Presiden KM ITB 2023/2024, Ichwan Budjang sebagai Ketua BEM UNDIP 2022, dan Hilal Syahbana sebagai Ketua BEM REMA UPI 2023.