
Jakarta - Industri konstruksi dan infrastruktur di Indonesia membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor ini. Hal tersebut ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, dalam sambutan yang dibacakan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis, dalam Simposium Konstruksi Nasional yang digelar di Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Menurut Abdul Muis, kebutuhan tenaga kerja konstruksi di dalam negeri sangat tinggi, sementara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi masih terbatas.
“Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang mumpuni, diperlukan kerja sama dan sinergi dari seluruh stakeholder, baik pemerintah, pelaku usaha konstruksi, maupun pekerja,” tegas Abdul Muis.
Demi mencapai tujuan itu, lanjutnya, industri konstruksi dan infrastruktur Indonesia harus masuk ke dalam smart infrastruktur. “Kita harus menguasai IoT, Building Information Modelling (BIM) dan masuk pula ke dalam artificial intelegent. Jadi kuncinya dengan kolaborasi, integrasi dan mengunakan teknologi digital di industri konstruksi infrastruktur,” ujarnya.
Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur nasional secara masif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%, dibutuhkan pula pembangunan infrastruktur dasar di seluruh sektor. Baik itu pembangunan jalan tol dan non tol, serta berbagai fasilitas bendungan, pengairan dan irigasi.
Dalam proses pembangunan itu, dibutuhkan keahlian tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi dan profesional. “Dimana target pemerintah dalam satu tahun kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikasi bisa mencapai angka 12 juta pekerja. Akan tetapi kenyataannya pemerintah baru bisa mencetak tenaga kerja kontruksi bersertifikasi dan kompeten sebanyak 720.000 orang dalam setahun,” jelasnya.
Oleh karena itu, ada gap yang besar antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi secara nasional. Padahal sektor konstruksi menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional.
Luasnya wilayah Indonesia menjadi kendala dalam mencetak tenaga kerja konstruksi bersertifikasi. Hal ini disiasati dengan layanan sertifikasi tenaga konstruksi secara online, dari mulai pendaftaran hingga uji kompetensinya. Layanan online ini diharapkan bisa menjangkau seluruh Indonesia dan mempercepat proses uji kompetensi tenaga kerja konstruksi.
Sementara itu Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Adi Mahfudz Wuhadji, menilai Indonesia masih sangat tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti China, Filipina dan Vietnam dalam hal tenaga kerja.
“Antaea kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja kita sangat jauh sekali backlocknya. Seperti beberapa waktu lalu Jepang meminta 12 juta tenaga kerja untuk dipekerjakan di kawasan perdagangan mereka, tapi kita tidak bisa memenuhi permintaan itu,” terang Adi.
Oleh sebab itu Adi mengapresiasi hadirnya Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (PERTAHKINDO), sebagai angin segar dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga konstruksi bersertifikasi Indonesia, agar bisa menjadi pelaku di negeri sendiri dan berbicara di Asia Pasifik maupun global.
Sementara itu Ketua Umum DPP PERTAHKINDO, Aries Wimaruta menegaskan, PERTAHKINDO bersama seluruh asosiasi profesi dan bisnis konstruksi seperti INKINDO, PERKINDO, dan INTAKINDO akan berkolaborasi sambil memberi masukan kepada pemerintah untuk membangun dunia konstruksi dan kualitas sumber daya manusianya.
“PERTAHKINDO juga akan memberi masukan kepada pemerintahan baru agar SDM kita bisa menjadi keunggulan menuju tahun 2045. dan tidak hanya berhenti disitu saja, kita juga akan membangun big data industri konstruksi untuk kebutuhan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya di industri konstruksi infrastruktur, tapi juga di seluruh sektor,” tegasnya.
Di forum yang sama Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara, Prof. DR. Ariawan Gunadi, S.H, M.H, mengatakan pihak Yayasan melalui lembaga pendidikan yang dinaunginya sangat mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi bersertifikasi, agar industri konstruksi dan infrastruktur memiliki SDM dengan kuantitas dan kualitas yang mampu bersaing di kancah global. “UNTAR siap membangun tenaga kerja berkualitas di bidang konstruksi,” tegas Ariawan.
Dukungan bagi industri konstruksi juga datang dari dunia perbankan. Managing Director PT Bank Central Asia Tbk, John Kosasih menegaskan selama ini BCA sudah menunjukkan komitmennya terhadap industri konstruksi, termasuk perumahan. “Bahkan kami juga ada program bantuan kepada UMKM,” tegas Kosasih.