Pesta Demokrasi Tanpa Anies

Jakarta - Kegagalan menjadi RI 1 dalam pesta demokrasi Pilpres 2024 yang digelar 14 Februari lalu, tak meredupkan nama Anies Rasyid Baswedan. Kepintaran dan segudang prestasi Anies, membuatnya dianggap layak sebagai kepala daerah. 

Dalam pilkada Jakarta yang bakal digelar 27 November, nama Anies sempat muncul karena dianggap moncer selama menahkodai DKI Jakarta 5 tahun lalu periode 2017-2022. Beberapa partai politik awalnya dengan percaya diri mengusung Anies sebagai kandidat calon gubernur Jakarta. Sebut saja PKS. Berbagai upaya dilakukan dalam menarik dukungan partai politik untuk mengusungnya maju pada pilkada Jakarta. 

Namun, perkembangan politik tidak bisa ditebak. Beberapa partai politik yang sedianya akan mengusung Anies ternyata berbelok arah dukungan. "Bekal popularitas dan prestasi yang diraih Anies ternyata gagal menjadi magnet bagi partai politik dan tersungkur oleh transaksi politik," kata pemerhati politik dan keamanan publik, Rommy Edward Pryambada, dalam keterangan tertulisnya, (31/8). 

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 sempat membawa angin segar bagi Anies untuk maju sebagai calon gubernur. 

Publik menaruh harapan besar kepada PDI Perjuangan yang diuntungkan dengan putusan MK tersebut karena berpotensi dapat mengusung Anies maju dalam kontestasi calon gubernur Jakarta. 

Namun last minutes, PDI Perjuangan batal mengusung Anies dan cenderung mengusung kadernya sendiri dengan mendaftarkan Pramono Anung dan Rano "Doel" Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari PDI Perjuangan.

BACA JUGA: Anies Baswedan Beri Sinyal Dirikan Ormas atau Parpol

Hingga pendaftaran KPU ditutup terdapat tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yaitu pasangan Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan, Ridwan Kamil-Suswono yang diusung 14 partai koalisi KIM dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari calon independen. 

"Gegap gempita pesta demokrasi pemilihan kepala daerah khususnya di Jakarta menjadi sedikit kurang menarik dengan gagalnya Anies Baswedan maju menjadi salah satu kandidat," nilai Edward. 

"Kegagalan berlayarnya Anies dalam pilkada Jakarta sebenarnya "diperlukan" untuk membangunkan Anies dari kasur empuk bernama popularitas dan melihat realitas politik bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, partai politik memegang peranan sangat penting dalam mengusung kandidat calon kepala daerah. No partai no party!" ujarnya. 

Menakar sentimen positif yang ada, garis ideologis Anies sebenarnya lebih cocok bergabung dengan PKS atau PKB yang pada Pilpres lalu paling tidak telah terbangun chemistry positif dengan beberapa petinggi PKB khususnya Cak Imin.

"Namun kekhawatiran akan adanya dua matahari dalam ketatasuryaan suatu partai bisa saja terpikirkan oleh PKS, PKB, atau mungkin Nasdem," sebut Edward. 

Maka, lanjut Edward, tak ada jalan lain bagi Anies selain membentuk partai. "Biarkan publik menilai apakah popularitas dan elektabilitasnya bersifat melekat, atau hanya sekedar make up untuk mempercantik tampilan," pungkas dia.