HUT DPR 79, DPR Harus Lebih Dekat dengan Rakyat

Jakarta - Anggota DPR RI dari PKS, Mardani Ali Sera meminta para anggota DPR RI baru untuk periode 2024-2029, mendatang, agar lebih dekat dengan rakyat. Baik dalam pembahasan anggaran, UU, maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Seperti halnya UU Pilkada, harus mengikuti keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) bukan mendukung kepentingan politik segelintir orang.

“Contoh konkritnya, keberpihakan kepada rakyat itu, seperti pembahasan RUU Pilkada, harus mengikuti keputusan MK. Beruntung, saya tidak ikut membahas, mesku kemudian RUU Pilkada itu disahkan sesuai keputusan MK,” jelas Mardani Ali Sera dalam dialektika demokrasi bertajuk “HUT DPR RI ke 79: Legacy dan Harapan Wakil Rakyat”, Kamis (29/8). 

Mardani mengingatkan para wakil rakyat untuk selalu bertindak cepat dalam merespon urusan rakyat dan tetap berpihak untuk kepentingan rakyat. Sebagai wakil rakyat, para anggota DPR layak dan perlu memiliki ketajaman substansi serta kehormatan sesuai dngan kedudukannya. DPR harus benar benar dekat dengan rakyat dan tidak meninggalkan siapapun rakyat itu.

Dia mengkritik fenomena “no viral no justice” bukanlah cara yang tepat untuk menegakkan keadilan. Sistim kelembagaan yang belum berjalan dengan baik seringkali menyebabkan rakyat harus membuat suara mereka viral untuk memdapatkan perhatian. 

“Padahal, dalam beberapa hal suara rakyat bisa jadi “misleading” atau diarahkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kabiro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menekankan, pentingnya peran birokrasi dalam menyampaikan kinerja DPR RI kepada publik. 

“Tugas kami adalah, bagaimana menyampaikan apa yang dilakukan oleh DPR RI kepada publik melalui jurnalisme positif. Kami menyadari, bahwa masyarakat masih kurang mamahami peran DPR RI dalam tata negara. Sehingga Biro Pemberitaan DPR RI berupaya membangun narasi yang mendekatkan DPR dengan rakyat,” cetus Indra Pahlevi.

Disebutkan, citra DPR RI di mata publik memang mengalami fluktuasi. Dari survei yang dilakukannya, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR RI, pernah naik tajam sebesar 12%. Meski kemudian menurun dalam waktu terakhir ini. Khusus nya pasca pengesahan RUU Pilkada yang diprotes mahasiswa. Namun, citranya kembali bagus lagi setelah RUU Pilkada berjalan sesuai keputusan MK.

Indra Pahlevi optimis, dengan keterbukaan dan kerjasama dengan media serta influencer, keprcayaan masyarakat terhadap DPR RI bisa kembali meningkat. Biro Pemberitaan akan terus bekerjasama dengan media untuk mengamplifikasi semua hal positif yang dilakukan oleh DPR RI.

Disisi lain, Pengamat politik Ujang Komarudin menyoroti pentingnya DPR untuk lebih aspiratif dan akuntabel dalam setiap langkah politik nya. Disebutkan, bahwa DPR RI sebagai lembaga politik harus mampu menjadi ruang diskusi yng sehat diantara kekuatan politik. Ditengah perbedaan pandangan politik, DPR harus tetap menjadi tumpuan harapan masyarakat. Seperti dalam kasus pengesahan RUU Pilkada.

“Saya mendukung ide kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI untuk ditingkatkan melalui tranparansi dan keterbukaan Masyarakat harus melihat bahwa DPR RI bekerja dengan sungguh sungguh dan semua proses politiknya dapat diakses dengan mudah. Tidak sembunyi sembunyi apalagi kong kalingkong dengan kelompok kapitalis. DPR RI jangan terkesan jadi setempel pemerintah,” tandas Ujang.