691 WNI Jadi Korban TPPO selama 7 Bulan Ini, Mayoritas dari Malaysia

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) paling banyak dari Malaysia. Disusul Suriah dan Oman.

“Karena kita berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga mudah sekali yang namanya perdagangan orang itu terjadi, yang berikutnya adalah dari Suriah, Oman,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam dialog Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Woro mengatakan selama periode Januari hingga Juli 2024 sebanyak 698 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban TPPO. Pada tahun 2023 sebanyak 3.366 orang menjadi korban TPPO.

“Sementara untuk yang Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Ini data kami dari Bareskrim Polri,” ujarnya.

Selain itu, kata Woro, bahwa korban terbanyak TPPO adalah laki-laki yakni dengan angka 396 orang dan perempuan 302 orang. Bareskrim Polri saat ini telah mengidentifikasi pelaku dan korban TPPO. 

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah memberikan rehabilitasi sosial maupun kewirausahaan. 

“Jadi kalau kita lihat tahun 2023 yang sudah direhabsos dan juga diberikan kewirausahaan itu adalah 1.359 dan tahun 2024 ini sebesar 728. Jadi ini yang sudah difasilitasi sampai dengan Juli 2024. Ini hasil kami melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Lembaga,” pungkasnya. 

TPPO Sasar Warga Berpendidikan Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengungkapkan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyasar orang-orang berpendidikan tinggi. Salah satu faktor penyebabnya yakni sulitnya cari kerja di Tanah Air.

“Bahwa TPPO itu tidak mengenal bahwa orang yang termasuk menengah ke bawah ya tapi juga ternyata kena juga kepada mereka-mereka yang berpendidikan,” ungkapnya

Ia pun menyoroti sulitnya mencari kerja di Indonesia, sehingga menjadi penyebab orang-orang berpendidikan tinggi menjadi korban TPPO. “Jadi, ini memang peluang kerja. Artinya kita bicara peluang kerja di Tanah Air ya, yang harus kita buka seluas-luasnya untuk bisa menangkap mereka-mereka ini yang mencari kerja. Yang lulus kuliah-kuliah ini juga ternyata susah,” katanya.

Oleh karena itu, Woro mengatakan bahwa pihaknya di Kemenko PMK juga telah mendorong kewirausahaan pemuda. “Ini yang juga menjadi catatan kita bagaimana membuka peluang, makanya kami di Kemenko PMK juga mendorong kewirausahaan pemuda.”

“Jadi membuka minat usaha pemuda kita, karena mendorong wirausaha itu tidak mudah. Kita orang yang biasa duduk di kantoran, duduk di belakang meja, tiba-tiba harus berwirausaha. Itu tidak mudah,” tambahnya.