Kecelakaan Bus Study Tour, Perketat Wajib KIR bagi Kendaraan

Jakarta- Keprihatinan atas kecelakaan dalam kegiatan study tour sekolah yang menewaskan pelajar mendapatkan perhatian serius termasuk dari parlemen.

Anggota Komisi V DPR RI dari PKS Syahrul Aidi Maazat mengutarakan keprihatinan, atas berulang-ulang nya kecelakaan bus study tour yang menelan korban jiwa. Syahrul menyebutkan dalam 2 tahun terakhir, ada 15 kecelakaan bus study tour dengan korban para pelajar.

“Dalam tinjauan kami, dari data kecelakaan tersebut, penyebab diantaranya adalah, Sopir kelelahan dan mengantuk, serta kondisi bus sudah tidak layak pakai. Dari 67 kecelakaan yang sempat diperiksa oleh Dinas Perhubungan, ada 12 bus yang masa berlaku KIR nya sudah habis. Ada 9 bus yang tidak memperpanjang KIR bahkan memalsukan KIR,” ungkap Syahrul Aidi dalam dialektika demokrasi bertajuk “Meningkatkan Keselamatan Transportasi Study Tour”, Jakarta, Kamis (6/6).

Menurut Syahrul, mengenai KIR, meskipun sudah ada beberapa regulasi yang diterbitkan diantaranya Peraturan Menperhub tentang wajib KIR untuk kendaraan angkutan. Hanya saja tingkat kebijakan itu, koordinasinya belum begitu kuat.

“Diseluruh propinsi pemerintah sudah membangun AKAP, terminal tipe A yang memiliki peralatan pemeriksaan Bus. Tercatat, hanya 30% Bus yng masuk terminal, artinya hanya 30% Bus yang terpantau kelayakan nya. Sedang Bus yng 70% tidak masuk terminal, tidak terpantau kelayakannya. Lalu bagaimana dan dimana uji kelayakan Bus Pariwisata itu?,”  tanya Syahrul.

Sementara itu, pengamat  transportasi Deddy Herlambang melihat, berulang ulangnya kecelakaan bus wisata disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan. Apalagi bus wisata memang tidak wajib masuk terminal, sehingga luput uji kelayakan dari peralatan dan petugad di terminal.

“Dalam kecelakaan bus wisata ini, bukan hanya sopir yng selalu salah. Tetapi pengusaha bus juga bersalah, mengoperasikan bus wisata yng tidak layak jalan. Panitya wisata yng biasanya guru sekolah juga salah, sebab mencari bus wisata yng murah tanpa melihat kondisi bus nya. Dinas perhubungan harus lebih meningkatkan tugas pengawasannya, jangan hanya diam saja,” pungkas Syahrul Aidi.