
JAKARTA – Kemajuan teknologi dan informasi tidak hanya membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat, namun perlu diwaspadai ancaman aktivitas terorisme untuk menyebarkan paham radikalisme.
Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol. R. Achmad Nurwahid mengemukakan, data yang dikantonginya menyebutkan sebagian besar terorisme akibat pengaruh internet.
“Di dunia maya dibilang keterpaparan terorisme saat ini hampir 80 persen, karena dunia maya,” kata Achmad Nurwahid dalam diskusi publik Indopos.co.id/ Indoposco bertajuk ‘Mencintai NKRI Dari Balik Jeruji’ di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024).
Ia menduga, kondisi tersebut diperpararah dengan masuknya ideologi di era digital yang sangat massif. Karenanya, perlu penanganan dan pengawasan ketat dari paham menyimpang
“Sehingga perlu diputus, kita harus propaganda, kaderisasi yang ada. Kita putus donasi atau logistik atau pembiayaan terorisme,” ucap Achmad.
Ia menegaskan, radikalisme maupun paham yang menyesatkan tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. Namun, kerap kali stigamanya ditempelkan pada suatu keyakinan.
“Apakah radikalisme itu terkait agama? saya tegaskan radikalisme, estremisme tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi dengan oknum umat beragama. biasanya menunggani agama di suatu wilayah,” ujar Achmad.
Pemerintah telah memiliki program deradikalisasi, yang merupakan suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
BPIP Sebut Pancasila Jadi Kunci Upaya Deradikalisasi
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo menegaskan, pendekatan Pancasila menjadi kunci dalam upaya melakukan program deradikalisasi. Sebab, setiap perilaku masyarakat harus dijiwai nilai-nilai Pancasila.
“Harusnya kita bangga, karena dunia internasional belajar dari Indonesia. Justru di Indonesia pendekatan Pancasila yang mengubah seseorang akhirnya, kembali tidak gampang,” kata Romo.
Ia menyadari, persoalan terorisme itu tidak gampang karena menyangkut ideologi. Dalam penanganannya membutuhkan pendeketan khusus agar melakukan tindakan serupa.
Kinerja Densus 88 Antiteror Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) patut diapresiasi dalam penanganan aksi terorisme.
“Tidak cukup regulasi, tapi pendekatan manusiawi itu adalah pendekatan antropologi, dan budaya serta pendekatan yang menurut saya itu adalah Pancasila,” ujar Romo Benny disapanya.
Ia menyinggung, soal cara Amerika Serikat yang lebih mengedepankan kekerasan dan menakutkan dalam deradikalisasi tidak dapat mengubah keyakinan. Namun, melalui pendekatan yang tepat deradikalisasi bisa berhasil.
“Yang dilakukan BNPT itu luar biasa, bagaimana mereka pendekatan keluarga, memberikan beasiswa kepada anak-anaknya, di mana meraka membiayai kalau ada yang sakit,” ujar Romo Benny.
Menurutnya, langkah seperti itu yang sebenarnya secara khusus mengubah dan meninggalkan paham radikalnya ketika disentuh aspek kemanusiaannya.
“Bukan pendekatan kekerasan, bukan isolasi, bukan seperti Amerika yang keras sekali harus dibuat seolah-olah menakutkan. Keyakinan itu semakin tumbuh,” tutur Romo Benny.
BPIP mencoba kerja sama dengan Lapas mendirikan perpustakaan, bahkan klinik Pancasila untuk membumikan nilai-nilai Pancasila.
"Jadi internalisasi Pancasila itu menjadi nyata, ketika cara-cara kita tidak menggunakan kekerasan, tidak menggunakan pemaksaan, tetapi bagaimana diberi pemahaman,” imbuhnya.