Haji Tidak Resmi, Oknum Pegawai Kemenag Akan  Ditindak Tegas jika Terbukti Terlibat

AKM • Friday, 17 May 2024 - 15:58 WIB

Jakarta - Dugaan keberangkatan haji yang tidak sesuai prosedur dan melibatkan oknum kementrian agama mendapat perhatian serius dan bantahan.

Direktur Bina Haji Kementrian Agama (kemenag) Arsyad Hidayat mengatakan pihaknya tidak akan mentolerir pihak-pihak yang memanipulasi penyelenggara ibadah haji tidak sesuai prosedur yang diduga mengantongi izin dari Kemenag.

“Akan kita proses masalah itu jika memang ada penyelenggara ibadah haji yang diduga menyalahi aturan Kemenag," tegas Arsyad dalam Dialektika Demokrasi dengan tema 'Antisipasi Maraknya Jemaah Haji dan Umroh Tanpa Visa Haji', di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Kamis (16/5).

Menurutnya, jemaah calon haji menggunakan visa resmi haji bukan visa umroh, dan akan menginventarisir jika ada penyelenggara umroh terbukti menyalahi prosedur.

"Kemenag akan mengenakan sanksi jika memang terbukti ada penyelenggara menyalahi aturan yang ada," jelasnya.

Arsyad mengatakan Pemerintah Arab Saudi tahun ini menerapkan kebijakan visa haji yang sangat ketat untuk mengantisipasi kejadian tahun lalu.

"Ada satu tagline 'Al-wathanu bila mukhalith' yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi, yaitu 'Negara tanpa ada pelanggaran dan La hajja illa bittasyriih atau 'Tidak ada haji kecuali pemegang resmi visa haji', " ujarnya.

Arsyad mengingatkan, jika ditemukan peanggaran terutama penggunaan visa tidak resmi untuk haji, maka Arab Saudi akan mendeportasi pelaku.

“ Selain Deportasi, Pemerintah Arab Saudi juga menerapkan sanksi berupa pelarangan berkunjung selama 10’tahun,” tamdasnya.

Disisi lain, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyayangkan banyaknya calon jemaah haji asal Indonesia tidak menggunakan visa haji resmi dari Pemerintah Arab Saudi.

“ Saya mengingatkan kepada para jemaah bahwa ada aturan tidak boleh melaksanakan haji tanpa visa yang resmi,” tegasnya.

Beberapa sanksi yang akan diperoleh yaitu Pemerintah Arab Saudi bisa mendeportasi jemaah hingga tidak bisa kembali ke negara tersebut hingga 10 tahun.

"Kami menyayangkan banyaknya calon jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji tanpa menggunakan visa haji resmi," ujarnya.

Maman meminta Kementerian Agama menindak tegas agent travel yang terbukti menyalahi aturan dengan memberangkatkan jemaah haji tanpa visa yang resmi.

"Agent travel juga harus ditindak karena mereka yang memberangkatkan," katanya.

Apalagi, ia menyebut, banyak jemaah haji yang gunakan visa kerja dan visa umroh untuk berhaji.

“ Saya mengimbau masyarakat terbiasa mematuhi aturan sehingga mereka yang datang tanpa visa haji sebaiknya pulang,”  tamdasnya.