Zat Adiktif Pemicu Resiko Penyakit Mematikan, Organisasi Masyarakat Sipil Desak Presiden RI Segera Sahkan RPP Kesehatan

ITK • Wednesday, 15 May 2024 - 16:16 WIB

Jakarta - Komnas Pengendalian Tembakau menyelenggarakan konferensi Pers guna menghimbau masyarakat untuk desak pengesahan UU Kesehatan. Desak pengesahan RPP ini juga didukung oleh beberapa organisasi, seperti Yayasan Kanker Indonesia (YKI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau dll. (Selasa, 14/05/2024)

Pemerintah dinilai lambat dalam penyusunan PP turunan ini. Padahal pengesahan RPP ini merupakan payung hukum demi melindungi maupun pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat itu sendiri.

DR. dr. Sally Aman Nasution Sp. PD-KKV, FINASIM, FACP selaku Ketua umum PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia) menyatakan semenjak 10 tahun terakhir di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, prevalensi perokok anak di Indonesia semakin meningkat. Dari 7,20% pada 2013, naik menjadi 8,80% tahun 2016, lalu 9,10% pada tahun 2018, dan 10,70% tahun 2019.

Jika RPP ini tidak segera di sah kan semakin marak nya kasus-kasus penyakit berbaya yang terjadi di Indonesia dalam akhir-akhir ini dikarenakan zat adiktif berbahan tembakau yang ada pada rokok tidak akan dapat dihindari.

"Seperti yang telah kita ketahui penyakit yang berhubungan dengan rokok mengalami peningkatan luar biasa, seperti  penyakit jantung, kanker, radang paru, Asma, dan penyakit pada saluran pernapasan lainnya.Resiko penyakit ini dapat kita cegah dan atasi dengan melakukan inovasi-inovasi mulai melakukan pembatasan iklan rokok, larangan pembelin rokok oleh anak-anak hingga penaikan harga produk rokok dengan tujuan penurunan compatity produk.” Ungkap Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH selaku Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau.

Tentunya peran pemerintahan seperti kementrian kesehatan sangat dibutuhkan, pemerintah harus berkomitmen dan konsisten untuk penurunan prevalensi perokok, demi melindungi resiko buruk yang ditimbulkan dalam segi kesehatan hingga ekonomi. (VON)