Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan penyaluran THR PNS 2024 yang menggunakan alokasi anggaran APBN Rp48,7 triliun telah terealisasi Rp13,4 triliun per 24 Maret 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk komponen pemberian THR 2024 bagi ASN/Pejabat/Polri dari APBN Rp18,0 triliun, APBD Rp19,0 triliun. Sedangkan untuk pensiun anggarannya Rp11,7 triliun dari APBN.

"Realisasinya sampai hari dengan 24 Maret untuk komponen THR itu sudah terealisasi Rp13,4 triliun terdiri dari Rp3,2 triliun untuk APBN, ini artinya untuk 625.112 pegawai dari 4.722 satuan kerja," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBNKITA Edisi Maret 2024, Senin (25/3/2024).

Untuk ASN daerah, Sri Mulyani mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut. Sedangkan pensiun realisasinya lebih cepat Rp10,2 triliun dari anggaran APBN Rp11,7 triliun.

"Ini (pensiun) pembayarannya melalui Taspen dan Asabri ada Rp9,98 triliun untuk 3,07 juta pensiunan ASN melalui Taspen, sedangkan Rp168,5 miliar untuk 57,4 ribu pensiunan melalui Asabri," kata Sri Mulyani.

Secara rinci, komponen THR dan gaji ke-13 untuk ASN/pejabat/TNI/Polri terdiri dari gaji pokok sesuai nilai penghasilan per Maret 2024 untuk THR dan Mei 2024 untuk gaji ke-13; tunjangan jabatan/umum; tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan); serta 100 persen tunjangan kinerja bagi ASN pusat dan setinggi-tingginya 100 persen untuk ASN daerah.

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu komponen THR dan gaji ke-13 untuk pensiun dan penerima pensiun di antaranya pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Bagi profesi guru dan dosen, komponen yang diterima 100 persen tunjangan profesi, tunjangan kehormatan profesor, atau tambahan penghasilan guru.