JAKARTA— Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyelenggarakan Forum Berbagi Pengetahuan dengan tema “Pembangunan Berperspektif Gender: Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan yang Inklusif” di Ruang Heritage Kemenko PMK, pada Rabu (6/3).

Membuka agenda, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK) Andie Megantara mengatakan kesetaraan gender dan anti-diskriminasi perlu diwujudkan, didorong, dan dipertahankan dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

“Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang perlu diwujudkan, didorong, dan dipertahankan dalam segala upaya pembangunan berkelanjutan, dengan mendorong prinsip kesetaraan, dan tidak adanya diskriminasi, guna mencapai keterwujudan _no one left behind_,” ujar Andie.

Andie menegaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mencapai kesetaraan gender yang terwujud dalam berbagai kebijakan yang konkret, diantaranya melalui Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dalam pembangunan nasional dan capaian pemerintah yang tercermin dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025 guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, menjadi pembicara kunci, Deputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyebut, terdapat tiga dimensi yang harus menjadi perhatian semua pihak dalam ketimpangan gender, yakni dimensi pasar tenaga kerja, dimensi pemberdayaan, dan dimensi kesehatan reproduksi.

Deputi yang akrab dipanggil Lisa juga menyebut, sejumlah tantangan di berbagai aspek kerap kali menjadi penghambat dalam mewujudkan kesetaraan gender, seperti tantangan kemiskinan yang dihadapi kepala keluarga perempuan, rendahnya partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan jabatan publik, hingga tingginya risiko kerentanan perempuan terhadap bencana dan perubahan iklim.

“Risiko-risiko ini yang kemudian perlu dipandang oleh semua pihak, perlu kolaborasi lintas sektor, baik oleh pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media. Pendekatan pengarusutamaan gender harus diterapkan dalam setiap upaya pembangunan,” tukas Lisa.

Sejumlah pakar mengisi agenda tersebut, diantaranya Penasihat Senior Tim Kebijakan TNP2K Vivi Alatas, Dewan Eksekutif KAPAL Perempuan Titik Hartini, Jurnalis Kompas Daily Sonya Hellen Sinombor, dan Peneliti Senior Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences IPB University Yulia Sugandi.

Diskusi yang dimoderatori oleh Anggota Tim Kebijakan TNP2K Kharisma Bintang Alghazy itu turut diikuti oleh peserta perwakilan dari kementerian, lembaga, mitra pembangunan, akademisi, dan media massa yang hadir secara daring maupun luring.