Jakarta - Sebagai proses pemantapan kerja pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB), Kemendagri telah melakukan evaluasi triwulan I atas kinerja agenda-agenda strategis yang dijalankan Pj Gubernur Papua Pegunungan.

Dalam proses evaluasi ini, Pj Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada Triwulan I sejak 13 November 2023 hingga 28 Februari 2024 di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Perhatian penting dalam proses evaluasi triwulan I ini difokuskan ke 10 indikator prioritas, mencakup penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, kesehatan, perijinan usaha, BUMD dan usaha ekonomi, penyerapan anggaran APBD dan inovasi kegiatan unggulan. Demikian pula, dilakukan evaluasi atas 12 Roadmap (Peta Jalan) DOB sebagai kesiapan provinsi baru.

Dari proses evaluasi ini, Pj Gubernur Velix Wanggai, menekankan 5 strategi utama

Pertama, Pemprov Papua Pegunungan menekankan pentingnya kolaborasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 8  Kabupaten dalam membangun komunikasi sosial guna menguatkan rasa percaya (trust building) atas kehadiran DOB, membangun identitas jati diri dan kebanggaan daerah serta pentingnya afirmasi pembiayaan di tengah kemahalan harga di wilayah Pegunungan.

Melalui berbagai program pelayanan dasar ini, sebenarnya ditujukan untuk mengangkat potensi sumber daya manusia masyarakat Pegunungan dalam kerangka transformasi pemikiran,  budaya dan adaptasi atas kebijakan-kebijakan pembangunan yang berubah dari waktu ke waktu.

Kedua, dalam 3 bulan terakhir ini Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas Pemerintah di daerah Pegunungan, seperti penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, perijinan dan investasi daerah, penggunaan APBD yang berkualitas dan tepat sasaran. 

Dalam 3 bulan terakhir, dilakukan berbagai langkah terpadu dalam menangani inflasi, tingkat harga yang tinggi. Perhatian ditujukan ke perbaikan dan penataan sistim logistik dan konektivitas, baik pembukaan subsidi tol udara Timika - Wamena, peningkatan peran jalur sungai di Yahukimo, dan perbaikan akses jalan Trans Papua, maupun pembukaan sentra-sentra pertanian baru di Yalimo, Jayawijaya, dan Yahukimo. Selain itu, dilakukan operasi pasar murah dan distribusi Bantuan Cadangan Beras.

Agenda prioritas juga difokuskan ke pelayanan kesehatan dsn pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan dari 16,5 persen di 2022 menurun ke 16, 1 persen di tahun 2023. 

Dalam pelayanan kesehatan, Pemprov Papua Pegunungan fokus ke peningkatan rumah sakit yang telah beroperasi di 8 Kabupaten. Perhatian utama kepada RSUD Wamena yang menjalankan pelayanan regional, serta perhatian ke RSUD Nduga yang 4 bulan terakhir tidak beroperasi. 

Karena itu, Pemprov membentuk tim terpadu stunting guna menyatukan langkah-langkah peningkatan pelayanan kesehatan dan langkah pendukung lainnya.

Ketiga, Pj Gubernur Velix Wanggai juga menekankan update perkembangan dari 12 Roadmap Provinsi baru.

Saat ini, Pemerintah Provinsi telah menata struktur kelembagaan dan SDM pemerintah provinsi, menyelesaikan  kesiapan lahan 137 Ha untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan masterplan KIPP, serta menyelesaikan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). 

Demikian pula, saat ini dikawal proses Pemilihan Umum guna terbentuknya DPRP. Pemprov juga memulai persiapan seleksi anggota DPRP dari jalur pengangkatan.

Pemprov juga intens menyiapkan berbagai kerangka perencanaan, baik masterplan KIPP, AMDAL, dan penyiapan dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sebagai panduan pemerintahan definitif hasil Pilkada.

Keempat, dalam mempercepat pembangunan daerah, Pj Gubernur Velix Wanggai menjelaskan langkah terobosan guna menyentuh aspek sosial budaya dan potensi masyarakat Pegunungan, serta sebagai simbol landmark pembangunan Papua Pegunungan.

Sebagai terobosan awal, dilakukan deklarasi Papua Pegunungan sebagai Provinsi Festival. Untuk itu disusun kalender event dalam tahun 2024, diawali festival bahasa, festival rumput merah bulan Mei, festival kopi dan musik regae, festival budaya Lembah Baliem, festival Wamena Street Fashion, festival 12 suku Yahukimo, festival kuliner, festival 23 tahun Otsus serta diakhiri dengan Chrismas Week Festival 2024.

Selain itu, kegiatan unggulan lainnya yang difokuskan untuk menyentuh sosial keagamaan dan keolahragaan, baik revitalisasi situs pekabaran Injil, perbaikan museum budaya Wamena, serta kolaborasi pengelolaan anjungan Papua Pegunungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), penataan kawasan Tugu Salib maupun penataan stadion olahraga Wamena.

Kelima, selain pendekatan sosial budaya, Pemprov Papua Pegunungan juga mengambil langkah terobosan dalam menata dan membenahi pendekatan ekonomi daerah, kota dan kampung sesuai kearifan lokal dan potensi sumber daya alam setempat.

Dalam hal ini, Pj Gubernur Velix Wanggai telah mengambil langkah-langkah khusus, mencakup: (1) deklarasi Papua Pegunungan sebagai Provinsi Pertanian (sayur mayur). Pendekatan pembukaan akses pasar ke PT Freeport Indonesia, pembukaan gudang di Wamena, penggunaan akses logistik atas subsidi pesawat rute Wamena - Timika, serta pembukaan sentra komoditas holtikultura di beberapa kabupaten; (2) memberikan perhatian ke potensi pertambangan emas dan galian batu di 8 kabupaten, melalui penataan ijin pertambangan dan menjajaki model percontohan wilayah pertambangan rakyat; (3) perhatian ke penataan Dana Desa yang saat ini sebesar Rp 2 Triliun ke 8 kabupaten guna menggerakan potensi ekonomi kampung secara terpadu; (4) perhatian ke generasi muda Papua yang bergerak ke sektor ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi; dan (5) Pemprov Papua Pegunungan mempersiapkan gerakan terpadu HONAI (gerakan Harmonis, Sejahtera dan Damai) yang memuat keterpaduan program  perlindungan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ekonomi kampung, serta dialog-dialog inklusif ke semua simpul-simpul sosial guna menghasilkan kerangka perencanaan 5 tahun dan 20 tahun Provinsi Papua Pegunungan. 

Untuk itu, kini sedang disiapkan Papua Pegunungan Leaders Meeting guna menggali berbagai ide pembangunan secara terbuka.

Akhirnya, tentu saja durasi waktu satu tahun apalagi kurang dari satu tahun tidaklah cukup untuk menjawab semua permasalahan dan tantangan yang ada. 

"Tetapi jika didorong dengan kewenangan otonomi khusus, kebijakan yang tidak kaku, dan dukungan pembiayaan pembangunan yang cukup, kita pasti mampu meletakkan landasan yang baik dan kokoh bagi keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan di masa-masa yang akan datang," jelas Pj Gubernur Velix Wanggai.