Jakarta - Saat ini masyarakat disuguhkan dengan keadaan yang sangat menarik, dimana pemilu sudah di depan mata namun banyaknya berita mencengangkan kembali terungkap. Salah satunya adalah film documenter ‘Dirty Vote’ yang bercerita dan mengungkap bobroknya sistem pengawasan perjalanan menuju pemilu serta banyaknya dugaan kejanggalan yang terjadi di dalamnya.

Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono itu berhasil menyita perhatian, tidak hanya dalam negri tetapi juga banyak disorot oleh media asing. Dilansir bagaimana “Dirty Vote” menjadi tren di seluruh dunia dengan lebih dari setengah juta tweet beredar di X (atau yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter) bersaut-sautan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Gerakan Perubahan & Persatuan Aldino Martova mengatakan semua harus bijak dalam bertutur dan bersikap, informasi yang beredar diluar sana dapat  membangun semangat menjaga demokrasi.

“Di waktu-waktu yang kita miliki saat ini, semua harus bijak dalam bertutur dan bersikap, informasi yang beredar diluar sana harusnya dapat dijadikan hentakan untuk membangunkan semangat kita dalam menjaga demokrasi, notabennya itu yg harus ada di jiwa dalam berbangsa, terlebih lagi anak muda.” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (13/2).

Mencoba melihat hal ini dari kacamata demokrasi, menurut Aldino Martova, kritik itu sangat wajar adanya, asal berdasarkan data dan kebenaran dari fakta yang terjadi. 

“Kritik dan demokrasi itu tidak bisa dipisahkan, kalau memang kita peduli akan negara ini, mendengar segala kritik itu hal utama yang harus dimiliki oleh pemimpin bangsa, bagaimana bisa melakukan kalau mendengar saja tidak mau.,” kata Aldino.

Menurut Aldino, yang harus kita lakukan saat ini adalah fokus dalam menjaga iklim demokrasi bangsa ini.

“ Karena sesungguhnya politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya adalah melaksanakan kehendak rakyat, bukannya hanya mementingkan dirinya sendiri.” Simpulnya.

Sementara itu, banyak pro-kontra pendapat yang beredar di masyarakat setelah menonton film tersebut sampai membuat tim dari masing-masing paslon turut berkomentar dan menanggapi media-media dalam negri maupun asing yang menyoroti. 

"Sebuah film dokumenter yang mengklaim Presiden Indonesia Joko Widodo menggunakan sumber daya negara untuk mencoba memenangkan pemilihan presiden minggu ini demi mendukung menteri pertahanannya telah menjadi viral dan ditonton jutaan kali dalam sehari," tulis media Prancis AFP pada lead-nya di artikel "Indonesia Documentary Claims Widodo Improperly Backed Election Favourite" dikutip Selasa (13/2/2024).

"Widodo telah dituduh oleh LSM dan pakar hukum memanipulasi persyaratan kelayakan untuk mengangkat putra sulungnya sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, serta meningkatkan bantuan kesejahteraan menjelang pemungutan suara, yang secara diam-diam mendorong calon presiden tersebut, yang telah berkampanye untuk melanjutkan kebijakan presiden," tambah media itu.

Meski begitu media ini memuat bagaimana pembelaan diberikan. Disebut bagaimana mayoritas film dikatakan sebagai fitnah.

"Mayoritas yang diceritakan dalam film itu adalah fitnah, narasi kebencian yang sangat berasumsi dan sangat tidak ilmiah," muat AFP lagi, mengutip wakil ketua tim kampanye Prabowo, Habiburokhman.

"Saya merasa ada kecenderungan untuk melakukan sabotase, bukan sabotase, untuk merendahkan pemilu dengan narasi yang tidak berdasar," tambahnya