JAKARTA - Dalam waktu dekat, kita akan menggelar pesta demokrasi yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pesta demokrasi itu adalah Pemilihan Umum (Pemilu), yang merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk mengintegrasikan bangsa dan mengalihkan kekuasaan negara. Pemilu adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia, di mana setiap warga negara berpartisipasi dalam pemilu untuk memilih perwakilan rakyat dan pemimpin eksekutif secara langsung dan demokratis.

“Pesta demokrasi yang akan kita jalani ini harus menjadi ajang bagi kita untuk bersama-sama menentukan nasib bangsa dan rakyat Indonesia di masa mendatang. Kita harus menghormati perbedaan pilihan sebagai bagian dari warna demokrasi. Apalagi di tengah situasi pemilu ini, ada ancaman yang mengganggu kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Yohanes Tola, Petisi Cipayung DIY yang sekaligus Ketua PMKRI Yogyakarta dalam keterangan tertulisnya, Jumat 9 Februari 2024. 

Kita harus sadar bahwa persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat Indonesia adalah hal yang sangat penting. Belakangan ini, ada kejadian yang menunjukkan keterlibatan oknum-oknum lembaga negara, ASN, dan instrumen negara lainnya dalam melakukan intervensi dan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Ini menjadi bencana besar bagi cita-cita demokrasi kita. 

“Politisasi Keputusan MK juga menjadi sejarah kelam penegakan dan netralitas institusi negara kita. Lembaga negara yang seharusnya menjadi penyangga pembangunan bangsa dan penegakan hukum malah bergerak dan mendukung kekuatan politik tertentu untuk meraih kekuasaan. Ini akan sangat sulit untuk menjamin pemilu berlangsung aman dan damai jika lembaga negara tidak netral dalam momentum pemilu ini. Selain itu, kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meluas. Ini menjadi ancaman masa depan yang bisa menimbulkan gejolak masyarakat dan bahkan pembangkangan masyarakat sipil terhadap pemerintah yang berkuasa jika pemilu diselenggarakan dengan keterlibatan lembaga negara, ASN, dan berbagai kementerian yang diduga tidak netral dalam kontestasi pemilu ini. Apa gunanya jika pemimpin yang terpilih dalam pemilu ini tidak mendapat perhatian dan kepercayaan masyarakat,” lanjut Yohanes Tola. 

Akan sulit membangun pembangunan yang berkelanjutan jika tidak didukung oleh stabilitas politik dan apresiasi masyarakat sipil. Kami berharap, seluruh lembaga negara bersikap kooperatif dan patuh terhadap undang-undang kita dan memberi sikap untuk mundur atau cuti jika ingin terlibat dalam kontestasi pemilu yang akan diadakan dalam waktu yang singkat ini. Temuan tentang keterlibatan beberapa lembaga kekuasaan negara dalam pemilu kali ini menjadi bencana besar bagi demokrasi kita. 

“Tentu saja kita tidak ingin embrio-embrio orde baru lahir kembali melalui watak penguasa hari ini. Jika itu terjadi, Indonesia Emas yang kita harapkan bersama sebagai orang muda tentu akan menjadi mimpi yang tidak akan pernah kita capai bersama. Demokrasi pada dasarnya memperjuangkan martabat dan penghormatan terhadap pilihan setiap orang. Jika ada intervensi terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan, Cipayung Plus DIY mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan “sinyal awas” bagi kekuasaan saat ini. Ini adalah upaya dan wujud cinta kita terhadap cita-cita reformasi yang hari ini diamankan kepada kita semua, masyarakat Indonesia. Perlawanan itu dimulai dari menentukan pilihan yang tepat dan didasarkan pada ajaran moral dan etika berpolitik dan berdemokrasi kita. Etika menjadi jalan penuntun perilaku berpolitik kita di tanah yang sangat berbhineka ini,” sambungnga. 

Cipayung Plus DIY, sebuah organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan pemuda dan mahasiswa, memiliki peran yang vital dalam mengawal dan menyukseskan agenda kebangsaan seperti pemilu. Kami ingin pemilu berlangsung damai, aman, tertib, dan ber-etika, tanpa ada campur tangan dari kekuasaan yang bermain-main sebagai pejabat atau pemimpin institusi negara. Kami tidak mau demokrasi kita dirusak oleh mereka yang tidak netral dan tidak taat hukum. Oleh karena itu, Cipayung Plus DIY mengajak dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam menjaga dan mengawal penyelenggaran pemilu yang jujur, adil, aman, damai, dan bermartabat dalam proses demokrasi ini. Kami juga membuat sebuah petisi untuk mengawal proses penyelenggaran pemilu 2024, yang berisi:
1. Menuntut Presiden, Lembaga Pemerintah, ASN, KPU, dan Bawaslu untuk bersikap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku
2. Mendukung lembaga penegak hukum untuk menindak tegas ASN, KPU, Bawaslu, ataupun calon Presiden-Wakil Presiden, DPR-RI, DPD RI, DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu Petisi ini kami buat dengan harapan bahwa imbauan dan seruan ini menjadi semangat bersama dalam menciptakan pemilu yang aman, damai, tertib, dan ber-etika. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah rakyat yang cerdas, kritis, dan berani dalam menentukan pilihan kita. Mari kita jaga demokrasi kita dari mereka yang ingin menghancurkannya.