Jakarta –  Pusat Kajian Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK-HASA) gelar diskusi publik bertajuk “Menagih Janji Capres Menegakkan Keadilan Agraria untuk Kesejahteraan" dalam diskusi di Cik9 Building, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, (02/02/2024). Sejumlah pakar dan pengamat permasalahan konflik agraria menyebut para paslon Capres dan Cawapres perlu memperhatikan isu sosial ini.

Pada Debat Capres maupun Cawapres sebelumnya, isu mengenai konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam belum terlihat prioritasnya oleh semua paslon yang tampil. Hal ini dikonfirmasi oleh Chandra Aprianto selaku Pengamat Agraria, “Bicara soal keadilan Agraria, republik ini berdiri karena adanya konflik kepentingan agraria. Indonesia dikenal karena kekayaan sumber daya alam. Saya heran karena sampai sekarang, ketiga paslon masih belum membahas dan membicarakan secara utuh terkait urgensi reforma agraria.” Ungkap Chandra.

Perlu dingat, bahwa tema agraria dan sumber daya alam masuk dalam visi/misi dan perdebatan para  Capres/Cawapres, bahkan menjadi komitmen dan janji para presiden sebelumnya, yang saat ini belum berjalan dengan baik.

Pengamat hukum Syaiful Bahari juga menegaskan bahwa ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia, sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini, masih belum berubah. Hal ini menjadi akar dari kemiskinan di pedesaan dan konflik yang sering terjadi akibat peralihan fungsi lahan,

“Karena itu tema debat capres terakhir yang salah satunya mengenai kesejahteraan sosial sangat berhubungan erat dengan penyelesaian reforma agraria oleh para capres jika terpilih dalam pilpres 2024,” kata Syaiful Bahari.

Dalam studinya, Syaiful menemukan ketidakadilan agraria ini sangat nyata di depan mata dan mematikan petani. Temuannya menjelaskan, dari 10 petani rumah tangga, ada 6 petani rumah tangga yang masuk dalam golongan miskin,

“Sementara itu penguasaan petani terhadap lahan pertanian hanya 7 juta ha, padahal kebutuhan pangan dalam hal ini beras setiap tahun mencapai 32 juta ton. Jadi, hampir setiap tahun kita mengalami defisit beras, dan kini harga beras semakin mahal. Inilah akibat pemerintah tidak konsisten menjalankan reforma agraria.” Papar Syaiful.

Sejalan dengan hal itu, Aartje Tehupeiory Ketua PK HASA yang juga merupakan Pakar Hukum Agraria menjelaskan tiga permasalahan kemiskinan di Indonesia terkait agraria yang perlu diperhatikan semua pihak, “Kemiskinan di Indonesia khususnya di pedesaan, pertama rendahnya akses petani terhadap tanah, kedua belum optimalnya pendayagunaan sumber lahan sebagai pertanian. Terakhir adalah isu konflik agraria yang masih sangat sensitif di Indonesia.”

Dengan urgensinya isu agraria dan sumber daya alam tersebut, maka PK-HASA berpendapat dan memberi masukkan kepada Presiden/Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024 untuk segera melakukan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan sosial, sehingga menjadi landasan dari pembangunan sosial-ekonomi nasional yang menciptakan ksejehteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua PK HASA, Aartje Tehupeiory juga mengungkapkan semakin banyak konflik agraria yang tidak lagi dapat diselesaikan secara efektif melalui jalur hukum biasa. Ia menegaskan perlunya pembentukan lembaga khusus atau mekanisme ad hoc yang didedikasikan untuk mengadili kasus-kasus agraria.

“Oleh karena itu ke depan dibutuhkan pembentukan peradilan khusus atau Ad Hoc agraria atau pertanahan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa agraria,” jelas Aartje senada dengan desakan PK-HASA kepada Paslon terpilih nantinya. (AYN)