Jakarta - Pemerintah melalui Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) jelang pilpres 2024 dengan nilai mencapai  Ro 11,25 Triliun.  BLT yang akan diberikan pada awal Februari 2024 bagi 18,8 juta penduduk dengan pencairan Rp 600 ribu perkeluarga ini menuai berbagai opini.

Politisi  Senior Mirwan Amir menisinyalir pemberrian bantuan langsung tunai ( BLT) jelang pilpres berkaitan dengan kepentingan politik raih dukungan suara masyarakat.

“ BLT menjadi program yang sudah lama dijalankan dan menjadi program pemerintah.Tapi dikeluarkan jelang  pilpres sehingga disinyalir bermuatan politik,” ujar Mirwan yang juga mantan anggota DPR periode 2009-2014, Jakarta, Selasa (30/1)

Mirwan menjelaskan, kebijakan BLT adalah hal yang wajar dan sangat mungkin bisa digunakan pada waktu kampanye dalam memperkuat dukungan suara.

“Memang kita lihat sekatang, udah diramcang dari lama dan wajar-wajar saja jika digunakan untuk meraih dukungan suara  bagi paslon tertentu pada masa kampanye,” ungkapnya. 

Mirwan yang juga pengurus DPP Partai Kebangkutan Nusantara (PKN) mengataakan masyarakat pasti senang  mendapatkan BLT bukan hanya saat ini tapi sejak dari dulu bahkan sebelum masa pandemi covid 19.

“ Ini sudah menjadi kebiasaan, msyarakat pasti senang mendapatkan BLT dan hal ini berlangsung bukan hanya dampak dari covid 19 tapi dari sebelum-sebelumnya,” tegasnya

Mirwan menambahkan kebiasan BLT ini kesepannya sebaiknya secara bertahap hatus dihentikan dan harus mengubahmya dengan kebijakan yang lebih produktif guna menciptakan masyarakat yang mandiri.

“ Program BLT kedepannya sebaiknya dihentikan. Pemerintah sebaiknya mengembangkan program yang lebin produktif dalam menciptakan masyarakat yang mandiri,” tandasnya.