Perkuat Perdagangan Karbon, KLHK Luncurkan Logo SPEI Dan Tandatangani Kerja Sama Dengan KESDM

ANP • Thursday, 25 Jan 2024 - 18:38 WIB

JAKARTA - Sejak dibukanya bursa karbon pada September 2023, perdagangan karbon terus bergulir dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya terus memperkuatnya melalui sejumlah kebijakan, regulasi, maupun kelengkapan pendukung lainnya. Dalam rangka penguatan tersebut KLHK melakukan peluncuran Logo Sertifikasi Penurunan Emisi Indonesia (SPEI) dan penandatanganan kerja sama antara KLHK dan Kementerian ESDM (KESDM) tentang interaksi dan/atau bagi pakai antara sistem data dan Informasi Berbasis Web Sistem Registrasi Nasional PPI (SMPPI) Dan Aplikasi Penghitungan Dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan (APPLE GATRIK) Pada Tanggal 22 Januari 2024 Di Jakarta.

KLHK dengan dukungan UNDP dan Japan Suplementary Budget (JSB) meluncurkan logo resmi Sertifikasi Penurunan Emisi Indonesia (SPEI) melambangkan persatuan dalam mencapai kontribusi nasional, mewakili komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Logo tersebut juga melambangkan kesadaran lingkungan dengan daun, energi bersih dengan turbin angin, dan sertifikasi dengan pena. Warna-warnanya mencerminkan suasana bersih, bebas emisi, dan keberanian melawan perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa Logo SPEI merupakan jaminan kualitas dan integritas karena menggunakan skema SPEI yang diselenggarakan secara transparan, akurat, lengkap, konsisten, dapat diperbandingkan dan mengutamakan integritas lingkungan. Skema SPEI juga diatur melalui SK Menteri LHK Nomor 1131/MENLHK/PPI/PPI.2/10/2023 Tentang Skema Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia. Agar skema SPEI dapat diselenggarakan dengan transparan dan akurat serta mengutamakan integritas lingkungan maka dibentuk juga Tim Measurement, Reporting Dan Verivication (MRV) dan Panel Metodologi.
  
Tim Tersebut Dibentuk Melalui SK Menteri LHK No 1444/MENLHK/SETJEN/Kum.1/12/2023, Salah satu tugas utama Tim MRV adalah melakukan tinjauan akhir atas hasil validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Validasi Dan Verifikasi (LVV) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Sedangkan Tim Panel Metodologi antara lain bertugas membatu Tim MRV dalam mengidentifkasi, menghimpun dan mengkaji metodologi penghitungan Emisi GRK. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan SPEI, dibutuhkan sebuah sistem yang terhubung satu sama lain agar implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di tingkat nasional dapat disinergikan.

Acara ini juga menandai kemitraan penting antara KLHK dan KESDM dengan dukungan dari UNDP Indonesia dan Japan Suplementary Budget (JSB) dalam meningkatkan kapasitas SM dan APPLE GATRIK untuk menjalankan perdagangan karbon. Penandatanganan perjanjian kerja sama interoperabilitas antara KLHK dan KESDM merupakan kesepakatan berbag pakai data APPLE GATRIK dan SM yang bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola satu data emisi GRK. Sistem bersama ini juga menyiapkan landasan bagi perdagangan karbon yang efektif dan penerapan nilai ekonomi karbon di sub-sektor pembangkit listrik.
 
Penerapan NEK sendiri dimaksudkan untuk membantu pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yaitu pengurangan Emisi GRK Pada Tahun 2030 Sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan sebesar 43,20% dengan bantuan internasional.
 
Pemerintah telah mendorong upaya pencapaian NDC melalui beberapa regulasi antara lain Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target Kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian Emisi GRK dan Pembangunan Nasional, Permen LHK No. 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan NEK, Permen ESDM No. 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan NEK Sub Sektor Pembangkit Tenaga Listrik, Permen LHK No. 7 Tahun 2023 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan, Peraturan OJK No. 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon, dan SE OJK No. 12 Tahun 2023 tentang tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon, dan peraturan lainnya.