Tungku Smelter Meledak Lagi, Alarm Bahaya Bagi Program Hilirisasi Nikel

MUS • Monday, 22 Jan 2024 - 19:04 WIB

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menyayangkan terjadinya insiden tungku smelter meledak kembali di PT Sulawesi Mining Investment (SMI) serta menyampaikan belasungkawa atas dua tenaga kerja yang menjadi korbannya.

Meledaknya tungku smelter menjadi insiden ketiga bagi PT SMI. Menurut data LSM Trend Asia, dua insiden sebelumnya di PT SMI terjadi dari tahun 2017 dan 2018.

Rofik mengatakan insiden ini menambah catatan buruk bagi program hilirisasi yang selama ini dipromosikan Pemerintahan Jokowi. Sepanjang tahun 2023 sendiri, sudah terdapat 20 kali kecelakaan terkait industri smelter.

“Kejadian meledaknya smelter PT SMI ini juga sangat ironis karena terjadi pada saat Pemerintah masih belum usai dalam menyelidiki insiden ledakan smelter yang terjadi di pabrik PT ITSS dengan korban jiwa sebanyak 19 orang,” tutur Aleg DPR RI Fraksi PKS tersebut.

Sebelumnya, pada 24 Desember 2023 lalu tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) meledak. PT ITSS ini juga beroperasi di komplek industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, di mana PT SMI berada.

Rofik mengutip pernyataan Menkomarves dimana Luhut menyampaikan akan tegas terhadap insiden yang terjadi di PT ITSS ini, bahkan sampai ke sanksi pidana apabila memang terbukti.

“Sayangnya, belum usai penyelidikan dan tindakan tegas terhadap PT ITSS, kejadian naas ledakan smelter PT SMI ini terjadi,” imbuh Aleg DPR RI Dapil Jateng VII tersebut.

Rofik meminta pemerintah bertindak cepat dan tepat dalam menyelidiki insiden PT SMI ini serta mengambil tindakan hukum yang tegas. Menurutnya, pemerintah harus serius karena insiden ini sudah menimbulkan banyak korban jiwa khususnya pekerja lokal.

“Rentetan kecelakaan yang terjadi ini merupakan alarm bahaya yang terang benderang bahwa banyak yang tidak beres dengan program hilirisasi ini,” tegas politisi asli Purbalingga tersebut.

Rofik mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang program hilirisasi nikel yang sementara ini lebih banyak mudarat dari manfaatnya.

“Masyarakat banyak dirugikan berupa nilai tambah yang kecil, terjadinya kecelakaan dan korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup dan juga cadangan nikel terus menipis,” terang Rofik.