Jakarta - Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, mengkritisi kenaikan harga pangan di Indonesia menjelang akhir tahun 2023.

Kekhawatirannya yang akan mengakibatkan beban berat masyarakat menengah kebawah, membuat Andi Akmal mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan guna menstabilkan harga pangan demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut data dari berbagai sumber yang ia terima di pertengahan desember 2023, terjadi kenaikan harga bahan pokok nasional. Harga beras premium naik Rp 170 per kilogram menjadi Rp 15.170, dan beras medium naik Rp 90 per kilogram menjadi Rp 13.280. Hal ini menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan pada bahan pangan utama.

Politisi PKS ini mengatakan, jelang Tahun Baru, sejumlah harga pangan mengalami kenaikan.

“Ini termasuk beras premium dan medium, daging ayam, daging sapi, dan telur ayam ras. Kenaikan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dampaknya pada daya beli masyarakat,” ungkapnya.

Pria kelahiran Kabupaten Bone ini mengkritik respons pemerintah terhadap situasi ini, menyatakan bahwa kebijakan saat ini belum cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan. Ia menekankan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Meski terjadi kenaikan harga pangan, Akmal yang juga di Badan Anggaran DPR ini mengapresiasi Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2-4% untuk tahun 2023.

Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan harga, kebijakan moneter dan sinergi pengendalian inflasi telah berhasil menjaga kestabilan ekonomi.

“Saya meminta kepada pemerintah, agar dengan cepat dan cermat mengambil tindakan konkret dalam mengendalikan harga pangan,"  seru dia.

Anggota Fraksi PKS ini menyarankan peningkatan kerjasama antara Bank Indonesia dan Badan Pangan Nasional, efisiensi distribusi pangan, dan perluasan jaring pengaman sosial.

“Saya menegaskan bahwa stabilitas harga pangan adalah kunci penting untuk menjaga kesejahteraan dan kestabilan sosial ekonomi di Indonesia. Dia mengharapkan langkah cepat dan efektif dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini,” tutup Andi Akmal Pasluddin.