Jakarta - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney berhasil meraih predikat “Informatif” untuk keterbukaan informasi lembaga publik, berdasarkan penilaian oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan dari KIP tersebut diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro dan diterima oleh Direktur SDM dan Digital, Bapak Herdy Harman yang disaksikan oleh Wakil Presiden Indonesia, Bapak KH. Ma’ruf Amin bertempat di Istana Wakil Presiden RI.

InJourney menjadi salah satu dari 26 BUMN lainnya yang mencapai prestasi ini dan merupakan kali pertama bagi InJourney. Untuk masuk ke kategori Informatif, lembaga publik harus mampu meraih skala nilai 90-100. Pada tahun 2023, InJourney mendapatkan skor 91,11. Pada tahun sebelumnya, InJourney yang baru berdiri pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori “Tidak Informatif”.

“Ini merupakan sebuah loncatan besar untuk sisi keterbukaan informasi publik InJourney. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat yang sudah memberikan apresiasi kepada InJourney. Kami berharap capaian ini semakin memacu InJourney untuk meningkatkan kinerja keterbukaan informasi publiknya ke depan,” kata Herdy Harman, Direktur SDM dan Digital InJourney.

Terdapat beberapa inisiatif InJourney yang dilakukan untuk pengelolaan keterbukaan publik yakni pengembangan website korporat dan website pelayanan informasi, implementasi layanan informasi publik dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta optimalisasi media digital.

Sejak akhir tahun 2022 hingga sepanjang 2023, InJourney membangun infrastruktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), untuk mewujudkan visi menjadi badan publik yang informatif dan kolaboratif.

InJourney melakukan percepatan pembenahan tata kelola PPID yang secara umum mencakup: pembenahan struktur PPID, pembuatan pedoman layanan informasi, pembuatan Standard Operational Procedure (SOP), pembuatan Daftar Informasi Publik, uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, meningkatkan awareness publik akan eksistensi PPID melalui pembuatan konten-konten kreatif yang disebarluaskan melalui media sosial.

Untuk penyebarluasan informasi, InJourney melakukan berbagai terobosan dengan menyesuaikan tren saat ini.

Prosesnya antara lain dilakukan dengan optimalisasi website dan media sosial. Sebagai Holding pariwisata dan pendukung, InJourney banyak memproduksi konten-konten kreatif untuk memperkenalkan brand perusahaan yang tergolong baru. Konten terkait keterbukaan informasi juga dibuat, di antaranya terkait profil PPID, laporan keuangan, laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), tata cara permintaan informasi, alasan pengajuan keberatan, serta perkembangan program-program terkini perusahaan beserta member holding.

InJourney juga telah banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung penyebaran informasi terkait event hingga perkembangan kinerja perusahaan. Kolaborasi dilakukan dengan media, influencer atau public figure, instansi pemerintahan dan swasta, serta member holding InJourney.

“Penghargaan ini merupakan buah dari proses transformasi yang dilakukan InJourney Group yang secara kolaboratif bersama dengan member holding berusaha memberikan upaya terbaiknya sehingga InJourney bisa menjadi BUMN yang sehat, transparan, dan akuntabel,” kata Herdy.

Pada hari Selasa, 19 Desember 2023, KIP memberikan penghargaan kepada Lembaga Publik yang berhasil meraih prestasi dalam hal keterbukaan informasi. Ketua KIP Donny Yoesgiantoro menyebutkan, kegiatan monitoring & evaluation (monev) dilakukan kepada 369 badan publik terdiri dari kementerian, lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi, BUMN, perguruan tinggi negeri, dan partai politik.

Dari 369 badan publik yang dinilai, sebanyak 139 atau 37,7% masuk ke dalam kategori Informatif. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 122 dari dari 372 lembaga publik, sekaligus melampaui target RPJMN yakni 90 badan publik masuk ke dalam kategori “Informatif”. Sisanya adalah badan publik Menuju Informatif (43), Cukup Informatif (13), Kurang Informatif (27), dan Tidak Informatif (147).

“Hasil pemeringkatan bukan hanya dimaknai sebagai kontestasi tapi juga harus kita maknai sebagai tolok ukur, implementasi, keterbukaan informasi di Indonesia,” kata Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro.

Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan hal yang esensial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi.

“Saya memiliki keyakinan, transparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat menghadiri pemberiaan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023.