JAKARTA - Beraliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia Indonesia menghadapi ancaman serius resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk kritik dan protes, pelemahan pengawasan legislatif dan  yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum. Akibatnya penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi dan kelestarian alam semakin jauh dari cita-cita Reformasi 1998.

Kehendak Jokowi untuk terus berkuasa ditempuh dengan melemahkan kebebasan ekspresi, menjauhkan akuntabilitas aparat keamanan, dan mengabaikan penyelesaian pelanggaran berat HAM.

Haris-Fatia, Budi Pego, hingga Butet Kertaredjasa adalah sedikit sasaran dari kriminalisasi dan intimidasi penguasa atas kritik. Tak ada keadilan untuk para korban Kanjuruhan dan  korban pelanggaran HAM berat. Tak ada kemauan politik Presiden dan para elite politik.

Presiden melemahkan aktor-aktor politik yang semestinya berperan sebagai check and balance seperti DPR dengan cara memperalat badan penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan MK sebagai senjata kekuasaan eksekutif. Bukan hanya demi mengamankan penguasa dan kroninya, tapi sekaligus menekan siapa pun yang berseberangan. Yang terbaru ialah ancaman terhadap para kepala desa dan intimidasi Presiden Jokowi kepada Ketua KPK Agus Rahardjo. 

Hukum-hukum hasil perjuangan reformasi yang pro kepentingan rakyat di bidang anti korupsi dan hak asasi dilemahkan melalui Revisi UU KPK, Revisi UU MK, hingga Revisi KUHP dan UU ITE.  Hukum-hukum baru yang anti-kepentingan rakyat seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, justru diperkuat oleh proses cepat, tertutup, dan tanpa partisipasi publik. Yang terbaru adalah RUU DKI Jakarta yang mencuri hak pilih warga atas pemilihan langsung gubernur. KPK yang efektif melawan korupsi dan dipuji dunia dikebiri. KPK tak independen dan diperalat. Pimpinan KPK dipilih karena kompromi elit, bukan integritas. Tak heran kini tersangkut korupsi. Integritas sistem pemilu di ujung tanduk. Jelang Pemilu 2024 Presiden tanpa malu bermanuver untuk terus berkuasa lewat rekayasa politik: menjadikan Ketua MK yang juga adik ipar Presiden untuk mengubah aturan konstitusi demi anaknya menjadi Calon Wakil Presiden. 

Untuk mencegah semakin parahnya resesi demokrasi, maka kami menuntut:

1. Negara harus memulihkan hak masyarakat dan menghentikan represi aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang hak asasi manusia, lingkungan, hak perempuan/kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman/inklusifitas.
2. Negara harus memulihkan penegakan hukum atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang. 
3. Memilih pemimpin bangsa dalam seluruh tingkatan yang faham hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jejak melakukan pelanggaran hak asasi dan berwatak inklusif dan 
menjunjung kesetaraan. 
4. Menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum untuk hal-hal apa pun, kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil, dan bermartabat.
5. Negara harus memulihkan integritas badan pengawas seperti DPR dan stop penyalahgunaan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri.

6. Menjaga Pemilu jujur, adil, damai, bermartabat dan inklusif

Untuk itu kami menyerukan :
1. Rakyat harus bergerak bersama mencegah politik Dinasti dan kembalinya Tirani
2. Mahasiswa harus segera mengosolidasikan diri dan mengambil tantangan sejarah untuk berdiri tegak menjadi tonggak Demokrasi dengan menolak kembalinya Orde Baru dan Republik rasa kerajaan.
3. Rakyat Bersatu Tak Bisa dikalahkan