Jakarta - Menko Polhukam sekaligus Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mendorong generasi mudauntuk aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Mahasiswa dan pemuda harus menyalurkan pilihannya alias tidak golput agar nasib bangsa terjamin ke depan.

Generasi dan anak muda yang menyalurkan aspirasinya dalam Pemilu, kata Mahfud, akan menyelamatkan generasinya sekaligus generasi berikutnya.

"Bila anak muda dan mahasiswa concern dengan lapangan kerja, industri kreatif, digitalisasi yang dipercepat, concern dunia fesyen, maka saatnya 14 Februari 2024 datang ke TPS untuk memilih pemimpin yang benar," pesan Mahfud.

Hal tersebut diungkapkan Mahfud melalui zoom membuka diskusi publik bertema Generasi Muda Memilih Wujudkan Pemilu 2024 Tanpa Golput, yang dihelat Pengurus BEM dan Mahasiswa se-Malang Raya di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Kamis (7/12/2023).

Mahfud menyatakan, Pemilu merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. Pemilu, mekanisme dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rotasi kekuasaan berbasis pilihan publik. Dengan Pemilu, rakyat dapat berpartisipasi dan menjalankan kedaulatannya secara utuh dengan hak pilih yang dimilikinya.

Diingatkan, Pemilu 14 Februari 2024, merupakan perhelatan politik besar karena Pilpres, DPR, DPD, DPRD berlangsung serentak. Pemilu ini jadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi dan mandat reformasi.

Indonesia, ingat Mahfud, harus dapat menunjukkan jadi negara yang matang dalam berdemokrasi. Ketika budaya demokrasi sudah terbangun mapan, maka kemungkinan konflik, polarisasi, dan perbedaan yang timbul akibat beda pilihan, dapat dikelola.

Karenanya, meningkatnya keterlibatan masyarakat dan civil society dalam penyelenggaraan Pemilu, akam menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi. "Libatkan partisipasi seluruh elemen warga negara, termasuk mahasiswa dan anak muda," imbau Mahfud.

Apalagi berdasar datanya, jumlah pemilih pada Pemilu 2024 sekitar 204,8 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 106,3 juta atau 52 persen berusia 17-40 tahun. Jika dirinci, persentase pemilih berusia 17-30 tahun mencapai 31,29 persen dan pemilih berusia 31-40 tahun sebanyak 20,7 persen. Artinya proporsi pemilih muda, baik generasi millenial maupun Gen Z mendominasi.

"Anak muda gunakan hak pilihnya dan tidak golput, karena satu suara akan sangat besar manfaatnya untuk masa depan bangsa," tekannya.

Mahfud menyebut, anak muda yang tidak golput menandakan kematangan dalam berfikir dan bersikap. Anal muda yang tidak golput akan belajar cara bertanggungjawab sebagai warga negara. Pilihan politik boleh berbeda, tetapi tetap menjaga iklim kritis terhadap penyimpangan.

Bagi pihak yang kalah, tak boleh anarkis dan harus bisa menerima dengan tetap ikut mengontrol jalannya Pemerintahan sesuai dengan jalur.

Mahfud berpesan, pilihlah pemimpin secara selektif, jangan terbawa arus atau euforia sesaat. Memilih pemimpin meskipun hanya untuk masa jabatan 5 tahun, akan sangat berpengaruh besar.

"Pilih yang menurut saudara memiliki kapabilitas, mampu membawa aspirasi masyarakat, dan akomodatif dalam menjawab tantangan permasalahan bangsa ke depan," ujarnya.

Pemimpin yang terpilih dari proses Pemilu, lanjutnya, adalah cerminan pemilihnya. Jika menginginkan pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas, publik pun harus menjadi pemilih berkualitas.

"10 sampai 15 tahun lagi yang hadir hari ini, akan jadi pemimpin yang akan menjadikan masyarakat Indonesia lebih baik, lebih cerdas, dan lebih sejahtera," tambahnya.

Dikatakan, kemajuan Indonesia, juga ditentukan peranan anak-anak muda.  Mahasiswa sebagai pemilih potensial harus mampu menjadi agent of change agar para generasi muda tidak mudah terpengaruh dengan berita bohong yang bersliweran di media sosial dan bertujuan untuk merusak semangat persatuan serta menimbulkan rasa ketakutan.

"Banyak hoaks, sehingga partisipasi generasi muda sebagai pemilih dan pengawal proses demokrasi yang berkualitas. Jangan biarkan demokrasi kita dicabik-cabik oleh kecurangan, baik berupa politik identitas transaksional, SARA yang menjadi ancaman besar dalam demokrasi, sudah saatnya membangun kesadaran," ujar dia.