Tokyo - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan diskusi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) KBRI Tokyo, di Wisma Duta Tokyo, pada Kamis 30 November 2023. Diskusi membahas berbagai topik di antaranya  Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Postur Organisasi Perwakilan dan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik.

Selain menyampaikan arahan Presiden seputar ‘Reformasi Birokrasi yang Berdampak’. Menteri PANRB Azwar Anas juga mendapat berbagai masukan seputar pengisian aplikasi e-kinerja dan sistem administrasi dari para ASN KBRI Tokyo.

“Kami menyampaikan arahan Presiden untuk mendorong Reformasi Birokrasi Berdampak. Tadi saya mendapatkan feedback terkait dengan kebijakan penghapusan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan ini memudahkan para ASN dan Diplomat di Jepang. Saya juga mendapatkan feedback masih rumitnya mengisi e-kinerja dan juga sistem administrasi. Ini ke depan tentu menjadi pekerjaan rumah yang sekarang sedang berjalan dan segera diselesaikan oleh Pemerintah,” ujar Menteri PANRB Azwar Anas yang didampingi Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Herman, Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widiyantini dan Stafsus Bidang Inovasi Pemerintahan Eri Irawan. 

Lebih lanjut Menteri PANRB Azwar Anas memastikan akan mempermudah akses layanan Publik demi kemudahan kinerja perwakilan. 

“Dengan GovTech yang sebentar lagi akan diteken oleh Bapak Presiden dan sekarang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) telah menyiapkan diri bersama BUMN dengan sangat baik. Target kita adalah kita bisa melipat ribuan aplikasi yang justru membuat layanan harus banyak terjebak dalam pengisian aplikasi dan administrasi. Tadi saya mendapat banyak keluhan dan masukan dari teman-teman di KBRI Tokyo,” tambah Menteri PANRB Azwar Anas yang juga mengapresiasi peran strategis KBRI Tokyo dalam meningkatkan hubungan Indonesia-Jepang.

Dubes Heri menekankan perlunya penataan ulang dalam sistem keorganisasian maupun sistem pelaporan agar lebih efisien bagi para ASN demi kemudahan tugas-tugas diplomatik.

“Saya sangat senang mendengarkan uraian tentang reformasi birokrasi yang sedang dilakukan dan insya Allah akan mulai bisa diterapkan tahun depan. Yang kami lihat perwakilan-perwakilan di luar negeri membutuhkan penataan ulang, baik sistem keorganisasian maupun sistem pelaporannya agar lebih efisien dan lebih banyak lagi waktu yang digunakan oleh staf baik lokal maupun home staff dalam melakukan tugas-tugas diplomatik. Ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh di perwakilan-perwakilan di luar negeri,” kata Dubes Heri. 

”Saya meyakini pelayanan berbasis digital akan dapat diterapkan dengan baik, termasuk di perwakilan RI. Hal ini sangat penting untuk akomodir kebutuhan pelayanan bagi WNI kita yang tinggal di luar Tokyo. Saya juga sependapat dengan perlunya sistem manajemen talenta di lingkungan ASN,” tambahnya. 

Selain berdiskusi dengan ASN di KBRI Tokyo Menteri PANRB dalam kunjungan kerja di Jepang melakukan berbagai kegiatan di antaranya pertemuan dengan Menteri Transformasi Digital Jepang, Kono Taro.