JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie dan Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI Hasyim Asy’ari hadiri langsung pelaksanaan tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Pusat. Menkominfo dan Ketua KPU menyatakan akan mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tanah air. “Kami akan mendorong keterbukaan informasi publik, baik kualitas informasi maupun aksesnya dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi publik dalam kerja-kerja kementerian dan lembaga,” kata Menkominfo usai memberikan presentasi dalam kegiatan uji publik hari kedua yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat di Hotel Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Menkominfo Budi Arie juga menjelaskan bahwa jajaran Kemenkominfo telah melaksanakan inovasi terutama akses terhadap penyandang disabilitas seperti tuna netra dan tuna rungu dalam memperolah informasi publik. Juga menurutnya, juga meningkatkan channel salurannya informasinya seperti akses informasi dengan watshap dan youtube, selain pengembangan akses media sosial lainnya yang sudah ada.

Dalam pelaksanaan uji publik, Menkominfo Budi Arie menyampaikan sejumlah inovasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Dalam kesempatan itu, Kemenkominfo didampingi Sekretaris Jenderal Kemenkomifo Mira Tayyiba yang menjelaskan lebih detil tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kemenkominfo.

Dalam sesi keempat uji publik hari kedua di ruang Transparan ini, juga dihadiri salah satu pimpinan tertinggi BP Kementerian, yaitu Sekjen Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi dengan panelis penguji Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha, Alamsyah Saragih, dan Almas Sjafrina (ICW). Disaksikan Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro, Komisioner Bidang Reglik Gede Narayana, dan Komisioner Bidang Litdok Rospita Vici Paulyn serta Plt. Sekretaris KI Pusat Nunik Purwanti.

Sementara Ketua KPU Hasym Asy’ari menyampaikan bahwa KPU berupaya mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi Pemilu dan Pemilihan 2024. “Semua ketentuan dan peraturan yang menyangkut keterbukaan informasi pemilu yang diterbitkan oleh komisi informasi pusat dan badan pengawas pemilu sudah disinkronisasikan oleh KPU,” tegas Hasyim.
 
Di sela-sela uji publik Almas Sjafrina menyampaikan bahwa pelaksanaan uji publik memberikan banyak masukan terhadap perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di sejumlah badan publik. Ia menilai adanya pelayanan keterbukaan informasi publik dari kementerian dan badan publik lainnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

“Dalam dua hari pelaksanaan uji publik, sebenarnya kementerian dan lembaga sudah memiliki platform digital untuk akses informasi kepada publik maka komisi informasi dapat menjadi jembatan antara badan publik dan publik,” katanya menjelaskan. Untuk itu, ia berharap ada penyebaran informasi tentang adanya fasilitas platform digital pelayanan informasi yang massif kepada publik.

Senada dengan itu, Manager Riset di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi yang juga panelis uji publik mengapreasi karena ada perbaikan dari sisi keterbukaan informasi BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Menurutnya FITRA juga menilai ada peningkatan perbaikan dalam keterbukaan informasi dengan adanya sejumlah inovasi yang dilakukan BUMN dalam pelayanan informasi publik. 

Sementara itu, di hari kedua uji publik juga menunjukkan kemajuan dalam kehadiran pimpinan tertinggi BP untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebanyak 9 Rektor PTN hadir dalam empat sesi uji publik hadir kedua ini, yaitu Rektor Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Jember, Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pajajaran, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung.