Jakarta - Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, pada saat kunjungan kerja (kunker) ke Sumatera Barat pekan lalu, meminta kepastian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah ini.

Anggota Komisi VI ini menyampaikan keprihatinannya terkait dengan kejadian langganan setiap tahun, yakni jebolnya kuota BBM bersubsidi. Sebagai informasi, pada tahun 2021 terjadi koreksi kuota sebesar 9.033,78 kiloliter setelah ditemukan penyelewengan distribusi.

Di tahun 2022, kuota BBM subsidi jebol pada Oktober-November, dan pada tahun 2023 ini, proyeksi habisnya kuota Solar bersubsidi sebelum akhir tahun menjadi perhatian serius.

“Sebagaimana yang kita ketahui, jebolnya kuota BBM bersubsidi tiap tahun, telah menjadi perhatian serius bagi kita semua. Kejadian pada tahun 2021 dan 2022 harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, hari ini kami dari anggota Komisi VI DPR hadir di sini untuk menggali lebih dalam dan mencari solusi bersama agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” tutur Nevi.

Sejumlah pertanyaan pun diajukan oleh Nevi Zuairina terkait tindakan yang akan diambil oleh Pertamina terhadap pelanggaran penyaluran BBM subsidi. Ia menyoroti pentingnya tindakan tegas agar efek jera dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Kami juga mendesak Pertamina untuk lebih melibatkan masyarakat dan institusi setempat dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi. Skema pelaporan yang melibatkan reward bagi masyarakat yang berani melaporkan penyimpangan dianggap perlu untuk dioptimalkan. Dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat, kami yakin pengontrolan terhadap kebijakan-kebijakan BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran dan tepat volume," tegas politisi PKS ini.

Anggota DPR Dapil Sumbar II ini menginginkan, Pertamina untuk lebih melibatkan masyarakat dan institusi setempat dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi. Skema pelaporan yang melibatkan reward bagi masyarakat yang berani melaporkan penyimpangan dianggap perlu untuk dioptimalkan.

Pertamina juga diminta menjelaskan reaksi masyarakat terhadap penyetopan supply BBM subsidi dan bagaimana pengelolaan antrian di SPBU. Selain itu, hasil penginputan data konsumen kendaraan bermotor roda empat dalam menggunakan Pertalite juga menjadi fokus pertanyaan.

“Sehubungan dengan wacana penghapusan Pertalite yang menjadi isu sensitif, kami mengingatkan Pertamina untuk tidak menyampaikan wacana yang dapat meresahkan masyarakat tanpa melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk DPR. Penghapusan Pertalite bukan hanya menjadi masalah teknis, namun juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19,” pinta Anggota Banggar ini.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VI berharap mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Pertamina, serta memberikan rekomendasi dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi BBM bersubsidi di Sumatera Barat.

“Kami sangat menghargai partisipasi dan kerjasama dari seluruh pihak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kami percaya bahwa dengan dialog terbuka dan solutif, kita dapat mencapai langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi BBM bersubsidi di Sumatera Barat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Sumatera Barat ini. Semoga hasil dari kunjungan ini dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” tutup Nevi Zuairina.