Jakarta -  Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Laksono mengatakan, konflik antara Israel dan Palestina sudah semakin rumit. Pasalnya, selain sudah terjadi lintas generasi, melibatkan juga negara-negara adidaya.

"Ya, saya bukannya menganggap enteng. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu konflik yang jauh di sana, yang sudah ribuan tahun hanya dengan waktu beberapa saat. Apalagi sekarang ditambah lebih kompleks dan lebih rumit karena melibatkan sejumlah negara- negara adidaya yang sangat berkuasa," ujarnya, dalam diskusi Dialektika Demokrasi 'di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11).

Dave menegaskan, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan permasalahan ini di pertemuan negara-negara Islam (OKI) di Riyadh. Dan juga menyampaikan langsung kepada Presiden AS Joe Biden.

"Itu juga belum ada hasilnya, Presiden Joe Biden tidak bergeming, dan mereka tetap mendukung eksistensi Israel dan juga tidak akan mengizinkan ataupun membiarkan sampai terjadinya gencatan-senjata. Jadi, memang tanda-tanda akan mereda ya belum ada. Sama seperti tanda-tanda konflik antara Ukraina dan Rusia juga tidak ada tanda- tanda mereda," ungkapnya

Menurut Dave, sekarang posisi Indonesia saja yang harus dipertegas. Baik posisi di luar negeri secara multilateral ataupun secara unilateral dengan negara-negara Barat.

"Bagaimanapun Israel adalah sekutunya negara barat. Dan kita akan terus mendorong agar ada titik temu perdamaian dari kedua belah pihak. Bila memungkinkan ada solusi-solusi yang lainnya yang bisa di tengahi di Indonesia," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI-Palestina Syahrul Aidi Ma'azat mengatakan, apa yang terjadi di Palestina bukanlah konflik melainkan penjajahan.

"Kalau konflik nanti ya semacam tak ada yang benar, yang salah. Tapi kalau dalam paradigma yang dibangun oleh negara kita melalui UUD '45 itu yang mengucapkan presiden pertama Soekarno adalah penjajahan, maka ungkapan masyhur Presiden Ir. Soekarno mengatakan, bahwasanya selama Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, maka selama hidup kita menolak dan menantang penjajahan Israel atas Palestina," tuturnya.

Sedangkan terkait masalah boikot terhadap produk yang berafiliasi kepada Israel, menurut Syahrul adalah bentuk dukungan masyarakat kepada Palestina. Terlebih dikuatkan oleh Fatwa Haram MUI.

"Ini usahanya masyarakat, kalau pemerintah memang mungkin secara terbuka tidak akan melakukan hal itu. Tetapi itu sah-sah saja, karena memang kita dari berbagai upaya perlu kita lakukan, dan kalau sebuah produk yang memang nyata-nyata menyatakan memberikan sekian persen hasilnya itu untuk Israel. Itu memang harus kita boikot itu. Apalagi itu didukung oleh Fatwa MUI," ujarnya.

Pasalnya, Israel tidak memiliki Sumber Daya Alam. Kekuatannya ada di sektor ekonomi. "Maka kalau ingin melemahkan posisinya, ya lemahkan ekonominya," pungkasnya.

Sementara Pakar Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjadjaran Bandung Teuku Rezasyah mengungkapkan, permasalahan Palestina merupakan masalah politik yang juga terjadi di dalam negerinya.

“Jadi, masalah utamanya ada di dalam negeri sendiri. Selama Fatah dengan Hamas masih nggak akur, ya mudahlah pihak-pihak luar itu mengadu domba," tegasnya.