Semangat Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, BSN Gelar Acara Bulan Mutu Nasional 2023

FAZ • Wednesday, 15 Nov 2023 - 15:52 WIB

Jakarta - Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S Achmad membuka acara Bulan Mutu Nasional (BMN), yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, 15-16 November 2023. Kali ini, BMN 2023 mengangkat tema ‘Standarisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan’.

“BMN menjadi sebuah momentum bagi seluruh stakeholder, untuk bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik melalui pemantapan infrastruktur mutu seperti, standardisasi dan penilaian kesesuaian (akreditasi, sertifikasi, inspeksi) dan ketertelusuran pengukuran,” ujar Kukuh dalam konferensi pers di JCC Senayan, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya, acara kali ini berlangsung dengan penuh semarak. Hajatan tahunan kali ini, diikuti oleh 2.000 peserta dari berbagai kementerian, lembaga pemerintah, instansi swasta, pelaku usaha, asosiasi dan akademisi seluruh Indonesia.

Rangkaian kegiatan BMN antara lain Seminar Nasional, Temu Pengelola SNI Corner, Talkshow UMKM, Pameran Produk ber-SNI, Konferensi Mutu, Lokakarya UMKM, Seminar RIA, dan puncaknya adalah Penghargaan SNI Award 2023 yang akan digelar Kamis (16/11).

BMN, mendapat dukungan dari perusahaan nasional dan multinasional penerap SNI, yakni PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT. Mutu Agung Lestari, Tbk, serta PT. Anindya Wiraputra Konsult.

“Hari ini, ada seminar standarisasi temanya tentang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Rangkaian acaranya cukup banyak, ada konversi mutu yang dihadiri generasi muda standarisasi, para penulis, talkshow para UMKM yang sudah sukses, ada pameran produk SNI, kemudian ada event event lain yan dilakukan secara paralel hari ini dan besok,” semangatnya.

Dalam pemaparannya, Kukuh memberikan catatan negatif terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak efisien dalam menghasilkan barang atau jasa. Hal ini, dapat dilihat dari tingginya emisi gas rumah kaca.

“Menurut data dari Climate Watch, pada 2020 Indonesia menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 1,48 M ton/gigaton atau setara 3,1 persen emisi GRK global. Adapun emisi terbesar Indonesia berasal dari sektor industri dan yang kedua transportasi,” ungkapnya.

Untuk itu, pemerintah berkomitmen melakukan preservasi lingkungan antara lain melalui implementasi circular economy, Environmental Social Governance (ESG), mereduksi emisi GRK, dan sepakat mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Harapannya, transformasi bisnis yang mengarah kepada circular economy ataupun ESG bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin. Sehingga, meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan.

Diceritakannya, bersama 74 negara, Indonesia sepakat untuk mencapai Net Zero Emission pada 2050 dalam pertemuan Climate Change Conference of the Parties (COP26). Untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai kondisi Net Zero Emissions, pemerintah menerapkan lima prinsip utama.

Yaitu, peningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil,  penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

“Tahun 2023 ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) turut mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emissions melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian,” ungkapnya.

Selain itu, Kukuh mengungkapkan pihaknya berkomitmen mendukung Bursa Karbon Indonesia. Ini, adalah program yang diresmikan Presiden Jokowi sejak 29 September 2023.

Selain itu, BSN juga turut mendukung Prioritas Nasional nomor 1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023.

Pada  tahun 2023 ini, BSN telah memberikan layanan pembinaan kepada 218 UMK berupa produk unggulan daerah. Kemudian, memberikan pendampingan pemenuhan dan Sertifikasi SNI kepada 300 UMKM, menetapkan 137 skema penerapan standar dan penilaian kesesuaian bagi UMKM. Serta, memberikan bimbingan teknis penerapan SNI CHSE kepada 33 Jasa Badan Usaha Pariwisata.