Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tengah dalam sorotan. Ini terkait indepensi, integritas dan profesionalisme lembaga tinggi negara tersebut yang terlibat dalam pusaran kasus korupsi. 

Maraknya keterlibatan oknum pimpinan BPK RI dalam pusaran kasus korupsi, mendapat perhatian khusus dari anggota Komite I DPD RI dapil Sulawesi Tengah, Dr Abdul Rachman Thaha, S.H.,MH.

"Sangat disayangkan. Ini tentunya perlu disikapi dengan cepat untuk mencarikan solusi demi menyelematkan BPK RI sebagai lembaga tinggi negara," ujar anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha, kepada wartawan Senin (13/11).

Senator yang akrab disapa ART ini meminta, BPK RI sebagai lembaga negara yang berfungsi melakukan audit penggunaan keuangan negara, jangan sampai tercederai hal-hal yang berbau korupsi. Ketika BPK RI sudah terkontaminasi kasus korupsi, maka tidak ada pilihan lain harus diselamatkan. 

"Segera kita lakukan evaluasi Undang-undang BPK RI. Kenapa saya meminta untuk dilakukan evaluasi, karena ini berkaitan dengan rekrutmen pimpinan BPK RI ke depannya," ujar senator yang membidangi hukum, politik dan keamanan ini. 

ART melihat, dari sisi kinerja, pimpinan BPK RI  wajib hukumnya menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di lembaga sekelas BPK. Seperti nilai independensi, integritas dan profesionalisme dalam kinerja, sudah tidak terjaga. Ketiga hal itu menjadi marwah dan harus dipegang teguh. 

"Tapi apa, hari ini kita diperlihatkan sesuatu yang bisa merusak citra lembaga. Ini akibat ulah oknum pimpinan BPK RI yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirmya merusak segala-galanya," prihatin sang senator. 

Ia menekankan, jangan sampai lembaga negara seperti BPK RI, sudah tidak mendapat kepercayaan lagi di masyarakat. Kalau sudah demikian, tidak ada solusi lain BPK harus diselamatkan. 

"Save our BPK RI," tandas senator ART.