Jakarta - Netralitas pemerintah menjadi indikator suksesnya  penyelenggaraan Pilpres 2024. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP)  Achmad Baidowi mengingatkan kepada pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan Pilpres 2024. 

“ Perlawanan rakyat akan muncul jika pemerintah menunjukan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu,” ujar Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi, dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11).

Awiek menjelaskan, hiruk pikuk dalam politik merupakan hal yang biasa terjadi dalam pesta demokrasi. Yang terpenting, dinamika tersebut tidak berujung pada situasi yang panas, bahkan sampai terjadi kekacauan.

Menurutnya, situasi panas bisa terjadi di tengah masyarakat apabila ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah itu sendiri.

“Kita lihat komitmen dari pemerintah dan aparat negara yang dimiliki pemerintah. Kalau pemerintahnya berpihak, maka akan terjadi perlawanan dari rakyat," kata Awiek.

Karenanya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mewanti-wanti pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk memenangkan salah satu kontestan atau calon tertentu di Pemilu 2024.

"Kalau itu digunakan, itu akan chaos. Kasihan, demokrasi yang sudah kita usung sangat maju ini dirusak karena misalkan hasrat kekuasaan," tandasnya.