Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Daerah - DPD RI dapil Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha (ART), melalui kuasa hukumnya Amerullah, SH, mengungkap rencana lama beberapa pihak tertentu yang ingin "menghabisi" karir dan keselamatan kliennya. 

Menurut Amerullah, isu dan citra negatif yang dialamatkan kepada senator Abdul Rachman Thaha (ART) beberapa waktu belakangan ini, memang sengaja diciptakan dan di-blow up. Karena ada dalang di belakangnya.

Rangkaian kejadian hari ini, sebut Amerullah, merupakan skenario lama. Karena ini sudah pernah dialami ART sekitar dua atau tiga tahun yang lalu. 

"Pada tahun 2020, dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha aktif turun ke masyarakat menyerap aspirasi. Termasuk masalah ilegal. Apakah itu ilegal mining maupun ilegal logging. Upaya ini bertujuan membela kepentingan masyarakat dan daerah yang diwakilinya di tingkat nasional," ungkap Amerullah dalam keterangan tertulis kepada Media, Jakarta, Kamis (9/11).

Dampak tindakan yang dilakukan senator ART itulah, menyebabkan beberapa pihak merasa tidak nyaman, khususnya oknum yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Apakah itu ilegal mining maupun ilegal logging, atau bisnis ilegal lainnya. Mereka merasa mata pencariannya diganggu oleh ART. 

Hal ini dibuktikan, lanjut Amerullah, dengan adanya berbagai upaya untuk meredam tindakan advokasi ART terhadap praktik illegal-ilegal tersebut di wilayah Sulawesi Tengah. 

"Dan di tahun 2021 puncaknya. Klien kami di forum RDP bersama Kapolri mengungkapkan hal yang dialaminya. Kapolri kaget. Ternyata ada skenario untuk menghabisi karir dan bahkan keselamatan ART. Melibatkan oknum Polri lagi. Ini pengakuan dari mulut orang yang disuruh langsung oleh pihak-pihak yang terlibat konspirasi. Bisa dibuka jejak digitalnya di internet, ada itu," ungkapnya.

Hal ini kemudian berlanjut lagi di tahun 2023. Para konspirator dan perempuan bernama Yenny Yus Rantung, kembali melakukan perencanaan pembunuhan karakter terhadap senator ART. Yenny menjadi tokoh sentralnya di permukaan. 

Perencanaan ini bertujuan untuk melemahkan posisi politik ART sebagai anggota DPD RI di mata masyarakat Sulawesi Tengah. 

"Saat ART melakukan reses ke Buol dan Morowali, antara bulan Juli- Oktober 2023, para konspirator dan Yenny Yus Rantung melakukan pertemuan di suatu tempat. Mereka membahas rencana demi rencana tertentu. Dan Yenny kedapatan bawa pisau dan pisaunya telah diamankan ART," tutur Amerullah. 

Salah satu isu yang sengaja digulirkan adalah isu hoax pencurian mobil. ART dilaporkan ke polisi mencuri mobil. Informasinya kemudian disebarkan ke media-media sosial. Ada by desain character assassination kepada ART. 

Yang menjadi pertanyaan dan tanda tanya besar disini, tambah Amerullah, kenapa Yenny Yus Rantung selalu bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konspirasi itu. Peran Yenny bahkan cukup vital. Dan patut diduga, jangan-jangan Yenny ini memang sengaja disiapkan menyusup ke ART sejak lama. 

"Makin kesini kita makin kami mengerti. Hati-hati sudah. Apa peran Yenny? Oh, sudah bisa kita simpulkan. Yenny jadi pintu masuk dan sengaja disusupkan. Lebih mudah menghabisi ART melalui Yenny dibanding cara lain. Tapi klien kami tidak lengah," syukur Amerullah. 

Terlepas dari berbagai upaya konspirasi itu, anggota DPD RI seperti Abdul Rachman Thaha, berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah yang diwakili. Adapun upaya atau niat kurang baik dari pihak tertentu, diyakini tidak akan memengaruhi upaya ART dalam melindungi kepentingan masyarakat. 

Bahkan, untuk mengungkap upaya lanjutan menghabisi ART, Amerullah meminta Kapolri tidak tinggal diam. Tindakan ini harus dibongkar, siapa-siapa saja yang terlibat. 

"Yenny Yus Rantung kami minta bicara seterang dan sejelas-jelasnya. Siapa saja yang tidak ingin ART eksis lagi dalam kancah politik nasional. Pengakuan Anda dibutuhkan," desak Amerullah. 

"Dan hari ini juga, ART sudah siapkan surat kepada saudara Kapolri RI meminta rapat dengar pendapat atau RDP. Salah satunya membahas apa yang dialami ART," imbuh Amerullah. 

Masalah ini tak boleh dibiarkan. Polri harus menyelidiki lebih lanjut, isu terkait keamanan dan integritas anggota DPD RI. 

"Keselamatan dan keberlanjutan tugas mereka harus dijamin dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh masyarakat," tandas Amerullah.