Jakarta - Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS Hidayatullah mempertanyakan program bagi-bagi rice cooker dari pemerintah yang menghabiskan dana Rp347 miliar anggaran negara.

“Secara ekonomi tidak ada dampak signifikan, justru rumah tangga dengan daya 450 VA kian menambah beban bayar listrik rakyat akan mahal efek besaran watt penanak nasi sekitar 200-300 watt,” ujarnya di sela-sela reses DPR RI (11/10/2023).

Legislator PKS ini memandang, kebijakan anggaran seharusnya diprioritaskan sesuai arah dari APBN misalnya untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih tertinggal dari negara asia tenggara lain seperti Singapura, Thailand, atau Malaysia.

“Bandingkan anggaran rice cooker sebesar Rp347 miliar lebih tinggi dibanding anggaran untuk gizi balita, makanan tambahan ibu hamil, dan pelatihan nakes hanya Rp205 miliar di Kemenkes dan BKKBN cuma senilai Rp54 miliar. Ini kan memprihatinkan,” ujarnya.

Anggota Legislatif asal Medan ini mempertanyakan esensi program tersebut bagi perekonomian nasional, program dinilai lebih condong memberi keuntungan bagi segelintir produsen penanak nasi.

“Situasi ini sepertinya akan kembali mengulang kegagalan rencana kompor induksi listrik, dimana menyelesaikan masalah oversupply kelebihan listrik dengan cara yang kurang pas, proyek ini untuk untungkan siapa?” katanya.

Hidayatullah mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakan hendaknya dikaji dengan matang dan mendorong bagi kesejahteraan rakyat.

“Sementara wacana bagi-bagi 680 ribu rice cooker gratis seperti mendorong rakyat menjadi boros tidak hemat, apalagi disisi yang lain pemerintah malah menghimbau masyarakat agar mengurangi konsumsi beras karena harga beras yang kian meroket dan stok yang terbatas” ungkapnya.