MAKASSAR -  Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan 4 program yang telah dilaksanakan Indonesia untuk menciptakan inklusi bagi penyandang disabilitas.

Demikian ditegaskan Mensos  Risma saat membuka Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 yang digelar di Makassar, Selasa (10/10/2023).

Menurut Risma, keempat program itu berada di bidang pendidikan, bidang kewirausahaan, perlindungan sosial dan juga pemenuhan nutrisi. Di bidang pendidikan, Risma menyatakan Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam satu dekade terakhir, terutama pasca disahkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas pada 2016. 

Dia memaparkan, Indonesia telah menerapkan sistem pendidikan inklusif sehingga anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk bersekolah di sekolah reguler. 

"Jumlah sekolah inklusif di Indonesia meningkat secara signifikan, yaitu dari 3.610 pada tahun 2015 menjadi 28.778 pada tahun 2020," kata Risma dalam pidatonya.

Di bidang ketenagakerjaan, Risma menyatakan bahwa Indonesia telah membentuk Unit Layanan Disabilitas yang menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan jaringan kerja bagi penyandang disabilitas usia produktif. Dia juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki pendidikan kewirausahaan di sekolah bagi siswa penyandang disabilitas. 

"Tujuan kami adalah membekali mereka dengan keterampilan yang akan berkontribusi pada perekonomian bangsa," ujarnya. 

Mantan Wali Kota Surabaya itu pun mencontohkan Kementerian Sosial memilki pusat pelatihan Sentra Wijaya di Makassar. Menurut pusat pelatihan ini telah membuahkan beragam produk mulai dari alat bantu bagi penyandang disabilitas hingga produk-produk seni. Ada juga program pemberian bantuan permodalan bagi penyandang disabilitas untuk membuka usaha seperti toko kelontong, penjualan pulsa, jahit menjahit dam lain sebagainya. 

Program pengembangan perekonomian itu juga dijalankan Indonesia di tingkat sekolah. Menurut Risma, pada level ini peran guru sangat penting untuk mengembangkan kewirausahaan siswa penyandang disabilitas sesuai minatnya masing-masing. 

"Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan yang akan membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi di masa depan," kata Risma. 

Selain itu, Risma juga menyatakan bahwa pemerintah telah memasukkan para penyandang disabilitas ke dalam program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA. Dengan program ini, menurut dia, telah mengubah paradigma intervensi
karena menempatkan penyandang disabilitas bukan sebagai orang yang harus dibantu namun sebagai manusia potensial yang mampu mandiri.

Di bidang perlindungan sosial, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan Indonesia telah melaksanakan program pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas secara masif, khususnya saat pandemi Covid-19. Risma menyatakan Pandemi Covid-19 membuat para penyandang disabilitas memiliki kerentanan ganda. Tak hanya mengatasi masalah karena disabilitas, mereka juga harus menghadapi situasi ekonomi yang sulit.
Program bantuan sosial tersebut, menurut Risma, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran mereka dan melindungi mereka dari guncangan sosial ekonomi. Bantuan perlindungan sosial diberikan dalam bentuk program subsidi, jaminan kesehatan dan pekerjaan, program jaminan sosial untuk mengurangi risiko kecacatan, dukungan keuangan mikro bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Bantuan Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan program pemenuhan kebutuhan makanan untuk penyandang disabilitas tunggal.


Keempat, Risma menyatakan pihaknya akan meneruskan program pemunuhan kebutuhan makanan untuk penyandang disabilitas yang telah mereka jalankan pada 2022. Program ini, menurut Risma, menyasar 33.774 penerima di seluruh Indonesia. 

Dalam program ini, para penyandang disabilitas tunggal akan mendapatkan bantuan makanan sebanyak dua kali sehari. Mereka yang menerima bantuan ini adalah yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah. 

Risma menyatakan berbagai program tersebut merupakan bagian dari implementasi komitmen yang tertuang dalam the ASEAN Enabling Masterplan beyond 2025. Risma mengajak semua perwakilan negara yang hadir untuk berkomitmen mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh penyandang disabilitas. 

"Inilah saatnya untuk meningkatkan upaya kita dan mengambil langkah-langkah afirmatif dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas," kata Risma. 

"Kita perlu bekerja lebih keras untuk menerapkan desain yang dapat diakses di semua ruang publik, peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan di semua sektor, dan kampanye regional untuk meningkatkan kesadaran tentang disabilitas," lanjutnya.

Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 yang dibuka Menteri Sosial Tri Rismaharini ini akan digelar hingga Kamis, 12 Oktober 2023. Forum ini diikuti oleh Menteri dan Pejabat Senior ASEAN yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan pembangunan di badan sektoral terkait, entitas terafiliasi ASEAN dan mitra. Selain itu ada juga delegasi dari beberapa negara selain negara ASEAN seperti Amerika Serikat, Australia dan Inggris.