MAKASSAR - Menteri Sosial Tri Rismaharini membuka Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 yang berlangsung di Makassar Sulawesi Selatan, Selasa.

Mensos Risma dalam pertemuan tersebut mendorong negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengambil langkah guna memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di negaranya melalui praktik-praktik baik yang telah dilakukan.

"Marilah kita sekali lagi menegaskan komitmen global kita untuk kehidupan lebih baik bagi semua penyandang disabilitas. Kita harus meningkatkan upaya, mengambil langkah afirmatif menuju penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas," kata Mensos Risma kepada para delegasi Kementerian Sosial negara-negara ASEAN dan peserta forum tersebut.

Mensos Risma mendorong agar negara-negara ASEAN dapat berupaya lebih keras menerapkan aksesibilitas desain ruang publik untuk para penyandang disabilitas, meningkatkan kapasitas bagi pemangku kepentingan dan sektor, serta kampanye regional untuk meningkatkan kesadaran tentang penyandang disabilitas.

"Oleh karena itu, kami mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk terus melanjutkan kerja sama yang sangat baik setelah tahun 2025 kami akan mengambil setiap langkah diperlukan untuk menerapkan hasil yang direkomendasikan dari forum tingkat tinggi ASEAN ini," katanya.

Selain berbagi praktik baik, Mensos Risma menekankan bahwa forum tersebut bukanlah program amal kepada penyandang disabilitas, melainkan investasi pada sumber daya manusia tanpa terkecuali kepada banyak penyandang disabilitas. Dalam hal ini, penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian yang sama dengan yang non-disabilitas.
Kegiatan AHLF on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 berlangsung di Makassar pada 10-12 Oktober 2023. Para peserta forum ini terdiri atas Menteri dan Pejabat Senior ASEAN yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan pembangunan di badan sektoral terkait, entitas terafiliasi ASEAN dan mitra.

Forum ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan di ASEAN dalam memperkuat pembangunan inklusif disabilitas, termasuk melalui pembelajaran dari dampak situasi pandemi terhadap kehidupan para penyandang disabilitas.

Forum juga akan mengevaluasi kemajuan upaya pengarusutamaan penyandang disabilitas ke dalam seluruh pilar Masyarakat ASEAN melalui Tinjauan Jangka Menengah ASEAN Enabling Masterplan (AEM) tahun 2025 dan memproyeksikan kerja sama dan kemitraan yang efektif ke depan.

Dalam AHLF akan disampaikan berbagai paparan, dari Ketua ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development (AMMSWD), Yang Mulia Dato’ Sri Hajah Nancy Sukhri. AMMSWD bertujuan untuk menentukan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat dan pembangunan sosial di ASEAN, serta Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn dan sejumlah tokoh terkemuka lainnya dari berbagai negara.

Pada acara AHLF secara back-to-back juga akan diselenggarakan ASEAN - US Dialogue untuk menguatkan komitmen dalam memajukan tata kelola pemerintahan terkait implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Tujuan forum secara rinci yakni mempercepat implementasi ASEAN Enabling Masterplan 2025 termasuk pengarusutamaan penyandang disabilitas di tiga Pilar ASEAN; memperkuat pembangunan dan kemitraan yang inklusif penyandang disabilitas; memberdayakan penyandang disabilitas dalam kewirausahaan, pemulihan, dan membangun ketahanan; berkontribusi pada perumusan narasi inklusi penyandang disabilitas yang lebih kuat dalam visi masyarakat pasca-2025.