Surabaya - Pemprov Jawa Timur terus melakukan penguatan keterampilan dan skill entrepreneurship pada seluruh masyarakat Jatim tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. 

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, total sudah ada 360 orang penyandang disabilitas yang mendapatkan program pelatihan start up, pendampingan rintisan usaha, memulai bisnis, hingga pemasaran produk.

Pelatihan start up ini dilakukan di sejumlah daerah. Antara lain Kab. Jember, Kota Pasuruan, Kab. Jombang, Kab. Ngawi, Kab. Madiun, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa pelatihan tersebut adalah upaya nyata untuk membangun ketahanan ekonomi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan utamanya para disabilitas. Sehingga, bisa menjadi penguatan agar mereka bisa berdaya secara ekonomi dan mandiri.

"Kegiatan pelatihan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Dan harapannya usai pelatihan akan banyak pelaku  start up dari penyandang disabilitas," ungkapnya, Jumat (6/10).

Khofifah menjelaskan, para penyandang disabilitas juga diajak untuk belajar berjualan melalui  e-commerce Indonesia. Termasuk strategi berjualan tanpa modal sebagai dropshipper juga diajarkan pada mereka.

"Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha disabilitas ini nantinya juga bisa go digital Sesuai perkembangan teknologi saat ini. Sehingga usaha mereka juga bisa naik kelas," imbuhnya.

Lebih lanjut dijelaskan Gubernur Khofifah, 
pelatihan yang diberikan Pemprov Jatim melalui Dinas Koperasi dan UMKM Jatim bukan hanya pada mereka yang belum punya usaha. Mereka yang sudah memiliki usaha skala rumahan atau tingkat kecil hingga menengah juga bisa mengikuti pelatihan agar mampu _upscale_ usahanya.

“Bagi mereka yang sudah memiliki produk, mereka diberikan pelatihan khusus untuk memaksimalkan teknologi digital untuk pemasaran produknya,” tandasnya.

Khofifah berharap dengan pelatihan wirausaha yang diberikan pada para pelaku UMKM disabilitas ini bisa mengembangkan usahanya. Sehingga, selain mereka bisa berdaya secara mandiri juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya, terutama dari kalangan disabilitas. 

“Jadi penguatan ini diharapkan bisa memberi multiplier effect ke depannya. Ketika usahanya berhasil berkembang tentu mereka akan membutuhkan tenaga kerja tambahan sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi lainnya,” pungkasnya.