Cirebon - Pengentasan kemiskinan masih menjadi program prioritas pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, lamgkah itu masih menimbulkan kendala dalam prakteknya di lapangan.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan, berdasarkan aspirasi yang diserap lembaga yang dipimpinnya di seluruh provinsi disimpulkan hampir seluruh masyarakat di daerah merasakan ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan.

“ Setelah dilakukan penelaahan, akar persoalannya adalah konstitusi hasil amendemen pada tahun 1999 hingga 2002 silam yang menyisakan masalah sangat fundamental. Hasil amendemen tersebut telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi dan meninggalkan Pancasila sebagai identitas konstitusi,” ujar LaNyalla dalam  acara press gathering DPD RI  di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (21/9)

Menurut LaNyalla, Inilah persoalan sebenarnya yang membuat bangsa dan negara ini semakin individualis dan ekonominya semakin kapitalis. 

“Sehingga jurang ketimpangan semakin tinggi. Jalan keluarnya tentu kita harus kembali kepada Pancasila," kata LaNyalla.

Dikatakan LaNyalla, untuk mewujudkan kembali kepada Pancasila tentu dengan mengembalikan konstitusi negara ini kepada rumusan para pendiri bangsa. Sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa secara terang benderang berazaskan Pancasila. 

“Sehingga sistem bernegara yang dipilih adalah sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh komponen bangsa. Sehingga kedaulatan rakyat secara utuh berada di lembaga tertinggi negara,” tegasnya.

Dengan alasan itu, DPD RI mengajukan Lima Proposal Kenegaraan. Salah satunya mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang lengkap dan berkecukupan. 

“MPR tidak hanya diisi oleh mereka yang dipilih melalui pemilu, tetapi juga diisi oleh utusan-utusan komponen masyarakat secara utuh, tanpa ada yang ditinggalkan,” tuturnya.

Sekjen DPD RI Rahman Hadi melaporkan, kegiatan press press gathering tersebut digelar DPD RI dengan KWP merupakan sebuah kolaborasi dari kelembagaan sebagai mitra strategis dalam akselerasi percepatan informasi terkait dengan kinerja DPD RI sebagai lembaga aspirasi masyarakat. 

"Karena tanpa adanya kolaborasi dan sinergitas KWP dengan DPD RI, maka kerja kerja politik DPD RI tidak akan sampai kepada masyarakat," ucap Rahman Hadi. 

Ketua KWP Ariawan mendorong DPD RI secara masif mensosialiaasikan dan membahas Lima Proposal Kenegaraan tersebut dengan menggelar diskusi secara rutin dengan wartawan yang tergabung dalam KWP di Senayan, Jakarta. 

"Mari kita bedah secara mendalam Lima Proposal Kenegaraan DPD RI ini dengan menggelar diskusi rutin di Senayan. Kami dari KWP  beranggotakan wartawan yang sehari-hari melakukan peliputan di Senayan, siap bekerja sama untuk ini" kata Ariawan. 

Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, pimpinan alat kelengkapan DPD RI, serta sejumlah pejabat di lingkungan Setjen DPD RI.