Jakarta  - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta BPH Migas dan Pertamina libatkan aparat penegak hukum menyelidiki kasus pencemaran sumur di Gunung Sindur, Bogor. Karena ada dugaan sumber pencemaran sumur ini berasal dari tangki BBM ilegal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sebab berdasarkan hasil pemeriksaan awal SPBU di sekitar lokasi kejadian tidak ditemukan kebocoran. 

"Pertamina dan BPH Migas harus gerak cepat menyelidiki perkara ini. Bila perlu libatkan aparat penegak hukum untuk membantu penyelidikan. Sebab ada kemungkinan pencemaran ini berasal dari tangki BBM ilegal," kata Mulyanto dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Migas, Kepala BPH Migas dan Dirut Pertamina Patra Niaga,  Rabu (13/9) lalu.

Mulyanto menegaskan BPH Migas dan Pertamina harus bekerjasama memecahkan masalah ini. Sebab bila benar ada tangki ilegal yang bocor di tempat kejadian perkara maka dampaknya bukan hanya merugikan masyarakat karena tidak dapat memperoleh air bersih tapi berpotensi merusak lingkungan dan merugikan keuangan negara. 

Karena itu BPH Migas, Pertamina bersama Aparat Penegak Hukum harus intens terlibat dalam penuntasan kasus Ini. Bila perlu lakukan penyisiran yang lebih luas terhadap areap pemeriksaan, sehingga secara definitif dapat ditemukan sumber pencemaran BBM terhadap 15 buah sumur warga tersebut.

"Kami berharap semua pihak terkait tidak menganggap remeh kejadian ini. Karena kita belum tahu apa yang menjadi penyebab pencemaran ini. Tapi kalau melihat luas dan jumlah sumur yang tercemar saya perkirakan jumlah BBM yang bocor cukup banyak," harapnya.

Menurut Mulyanto, Kalau bocornya  sudah sebanyak itu apalagi di tempat penampungan asalnya dikhawatirkan jumlahnya bisa lebih besar.

"Jangan-jangan jumlahnya bisa lebih besar. Dan setiap perusahaan atau perorangan yang menampung BBM dalam jumlah banyak harus memiliki izin khusus," kata Mulyanto.