Jakarta - Jaringan Mubaligh Muda Indonesia (JAMMI) mendukung upaya kolaborasi yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjaga NKRI menjaga persatuan  di seluruh rumah ibadah di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum JAMMI, Irfaan Sanoesi saat memberikan keterangan persnya, di Jakarta Kamis (7/9).

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rycko Amelza menggagas agar seluruh elemen terkait  melakukan pengawasan  kepada  rumah ibadah saat rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9) lalu.

Hal itu mengundang polemik dan salah paham berbagai pihak. Setelah mendapat penjelasan yang utuh dari Kepala BNPT, JAMMI mengapresiasi dan mendukung upaya tersebut.

"JAMMI menyadari statmen Kepala BNPT menuai kontroversi di tengah masyarakat. Namun setelah melakukan tabayun dari pihak BNPT semuanya menjadi terang benderang. Bahwa spirit Kepala BNPT adalah menjaga persatuan dan keutuhan NKRI dimulai dari rumah ibadah di seluruh Indonesia."

"Yang ditekankan oleh Pak Rycko adalah upaya kolaboratif dari semua elemen masyarakat, tak hanya pemerintah. Karena--contohnya masjid--tidak mungkin pemerintah bisa menjangkau jumlah masjid yang banyak itu dan diawasi. Belum lagi rumah ibadah umat lain. Ini akan menguras tenaga dan anggaran," terang Irfaan.

Irfaan mengemukakan bahwa titik tekan BNPT adalah memberikan edukasi kepada oknum penceramah yang mencatut agama untuk saling membenci dan memaki sehingga tercipta intoleransi.

Irfaan menjelaskan bahwa benih radikalisme dan terorisme adalah intoleransi dan anti perbedaan. Padahal menurutnya, perbedaan adalah sebuah takdir yang sulit dielakkan.

"Nah tugas edukasi itulah dilakukan oleh pengelola rumah ibadah. Diberi pengertian bahwa Indonesia adalah negeri majemuk. Dan perbedaan adalah hukum alam (sunnatullah)."

"Kalau penceramah itu bebal dan susah diberi peringatan atau diedukasi, barulah diserahkan ke aparat penegak hukum. Selanjutnya BNPT contohnya, untuk melakukan deradikalisasi," jelas Irfaan.

Sebab itu, Irfaan mendorong kepada sejumlah ormas untuk menciptakan mekanisme kolaboratif yang matang dan mantap.


"Di satu sisi--lebih teknis--pengelola rumah ibadah menyiapkan sumber daya manusia atau tokoh agama yang mengedepankan cinta kasih. Menghindari para penceramah yang membabi-buta menyebarkan ajaran-ajaran kebencian dan intoleransi," sambungnya.

Sementara di sisi pemerintah, menyiapkan regulasi yang dapat menguatkan tenun-tenun kebangsaan. Serta menyiapkan mekanisme dalam rangka membangun kesadaran kolektif terkait urgensi moderasi dalam beragama.

"Apalagi kebebasan beragama dan berekspresi dijamin oleh konstitusi negara kita. Sebaiknya gotong royong ini ditujukan untuk menguatkan tenun-tenun kebangsaan agar tidak mudah dikoyak oleh kepentingan sementara," tutup Irfaan.